Norma (50) dan Suaminya pakai toolpi, Eramzi (58) mencari keadilan dari Selat Panjang ke Pekanbaru, Selasa, 20 Januari 2026 (Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ibu rumah tangga (IRT) datang dari Selat Panjang, Kepulauan Meranti, Norma (50) bersama suaminya Eramzi (58) mencari keadilan ke Pekanbaru. Dengan wajah lesu dan mata berkaca-kaca, Norma bercerita dirinya mendapatkan perlakuan tidak adil dari sang penegak hukum di Kep Meranti tempat kelahirannya.
Sambil meneteskan air mata, Norma yang sempat viral karena menghadang Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan saat melakukan peninjauan di Selat Panjang bercerita tanah miliknya diduga diambil mafia tanah inisial HR alias Aguan.
"SKGR milik saya dipalsukan oleh HR, tidak hanya itu, suami saya malah dituduh memalsukan tanda tangan sehingga ditangkap dan dihukum 1,5 tahun penjara tahun 2022 lalu," ujar Norma, Selasa, 20 Januari 2026.
Kini, Norma harus menempuh jarak 12 jam perjalanan untuk mencari keadilan ke Pekanbaru dan berharap Polda Riau dapat memberikan hukum yang adil baik buat Norma dan suaminya Eramzi yang sudah pernah ditahan.
"Saya ini keluarga tidak mampu. Saya sehari-hari menjual daun pisang. Suami saya pun kakinya sakit. Tapi kenapa keadilan tajam ke bawah dan tumpul ke atas," terang Norma dengan logat Melayunya.
Norma didampingi kuasa hukumnya Herman Alwi juga menceritakan kalau pihaknya sudah bertemu dengan pihak terlapor HR alias Aguan sebanyak tiga kali, namun pertemuan tersebut berakhir buntu.
Tanah milik Norma yang berisi kebun sagu itu ditawar dengan harga murah, namun normal keukeuh ingin menjual kebun tersebut dengan harga Rp400 juta. Norma juga menceritakan keanehan yang ada dalam surat SKGR milik HR, dimana dalam surat tersebut ada tanda tangan milik Eramzi tahun 1992.
"Norma membantah kalau tanda tangan suaminya Eramzi dipalsukan, pasalnya, Eramzi dan Norma menikah tahun 1996, namun kenapa tanda tangan Eramzi sudah ada. Dan suami saya jelas membantah kalau tanda tangan itu palsu."
"Parahnya, polisi tidak menyelidiki kalau surat SKGR tersebut memiliki tanda tangan palsu dan itu malah dijadikan acuan polisi untuk membela HR," terang Norma.
Meski tak pandai tulis baca, Eramzi telah membuat laporan ke Polda Riau pada 4 Februari 2025. Ia melaporkan HR alias Aguan atas pemalsuan tanda tangan. Pada 5 Agustus 2025, tambah dia, penyidik Polda Riau telah melakukan gelar perkara. Namun, sampai saat ini hasil gelar perkara tersebut tidak diketahui.
"Sampai saat ini tidak ada perkembangannya. Suami saya sudah ditahan dan dipenjara dan tanah saya kini diambil mafia. mohon bapak Kapolda, beri keadilan untuk kami," tutupnya.
Sebelumnya diketahui, Norma nekat mencegat Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat melakukan kunjungan kerja ke Selatpanjang, Kepulauan Meranti. Ibu rumah tangga (IRT) ini meminta pertolongan kepada jenderal bintang dua tersebut.
"Pada 18 November 2025, Pak Kapolda Riau datang ke SMA 3 Selatpanjang, acara nanam pohon. Sekitar jam 9 pagi, saya menunggu dia di gerbang sekolah," ujar Norma.
Norma datang seorang diri. Tangannya bergetar memegang selembar surat bukti laporan polisi. Dia mengatakan, lembaran itu adalah laporan suaminya terhadap Her alias Aguan, yang diduga seorang mafia tanah. Dengan rasa gugup, ia tetap nekad agar bisa menemui Kapolda Riau.
Baca Juga
"Pas Pak Kapolda mau naik mobil, saya datang ke dia sodorkan surat bukti laporan polisi, sambil bilang tolong, pak suami saya jadi korban mafia tanah. Pak Kapolda ambil surat itu dan bilang, iya buk. Surat laporan itu dibawa sama Pak Kapolda. Waktu itu saya sangat gugup," sebut Norma.
Meski hanya pertemuan yang sangat singkat, Norma mengaku merasa senang dan bersyukur bisa langsung meminta pertolongan kepada Kapolda Riau.
"Setelah ambil surat itu Pak Kapolda langsung pergi. Saya merasa senang dan bersyukur karena Pak Kapolda mau tanggapi saya. Semoga beliau bantu kami," ungkapnya.
Norma berharap, pihak kepolisian dapat memproses laporan suaminya, agar tidak lagi dikriminalisasi mafia tanah.
"Karena mafia tanah itu membuat laporan tandingan di Polda Riau, dan malah suami saya yang diperiksa polisi," kata Norma.
Norma berkata, mafia tanah tersebut menggunakan surat palsu untuk membuat laporan ke Polda Riau.
"Harusnya dibuktikan dulu laporan suami saya. Tapi kenapa suami saya yang diproses hukum, apakah ada oknum (polisi) yang bermain di balik masalah ini. Mohon bantu kami Pak Kapolda," tambah Norma.
Eramzi telah membuat laporan ke Polda Riau pada 4 Februari 2025. Ia melaporkan Her alias Aguan atas pemalsuan tanda tangan.
Penasehat hukum korban, Herman menjelaskan, dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat tanah atau SKGR Nomor : 07/PPAT/2000 yang diterbitkan 29 Februari 2000, dan SKGR tersebut, digunakan sebagai alat bukti dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tahun 2022 yang lalu.
Awalnya, pada 7 Juli 2019, Eramzi menyuruh buruh penebang melakukan pemanenan batang sagu di kebun miliknya. Pada saat melakukan panen sagu, terlapor Her alias Aguan, ada di lahan Eramzi.
"Terlapor menghentikan penebangan batang sagu dan menyuruh bekerja berhenti. Pelaku bilang tanah klien saya ini milik dia," kata Herman.
Singkat cerita, pada 28 Agustus 2019, Her alias Aguan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/69/VIII/2019/RES KEP. MERANTI, dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau percobaan pencurian batang sagu. Atas laporan tersebut, akhirnya Eramzi diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Kepulauan Meranti.
"Klien saya tidak pernah melakukan pemalsuan surat. Tulis dan baca saja dia tidak tahu, apa lagi memalsukan surat," ungkap Herman.
Ia menyebut, surat tanah tersebut dibuat oleh seseorang berinisial S, yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO). Namun, tak kunjung tertangkap. Pada saat kliennya diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau, Eramzi meminta untuk memperlihatkan surat tanah jika memang milik Her alias Aguan. Lalu, penyidik memperlihatkan SKGR Nomor Reg Camat 07/PPAT/2000 tanggal 29 Februari 2000.
"Klien saya melihat di SKGR tersebut, pihak pertama sebagai penjual atas nama Eramzi dan pihak kedua Her alias Aguan sebagai pembeli. Klien saya kaget dan langsung meminta foto copy surat tersebut."
"Tapi penyidik tidak mau memberikan. Klien saya bilang tidak pernah menjual tanah kebun sagu kepada Her alias Aguan, tapi kok bisa data tanda tangannya. Jelas itu dipalsukan," ujar Herman.
Penyidik sempat memberikan waktu yang cukup lama untuk mediasi antara Eramzi dan Her alias Aguan. Mediasi sempat terjadi sebanyak 3 kali, tetapi gagal karena Her alias Aguan menawarkan ganti rugi dengan harga yang murah.
Akhirnya, laporan Her alias Aguan pun terus berlanjut dan Eramzi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Setelah menjalani persidangan, Eramzi divonis 1 tahun 6 bulan penjara pada 2022.
"Sekarang klien saya sudah bebas," sebut Herman.
Setelah Herman mempelajari berkas perkara kliennya, dari keterangan Her alias Aguan dan juga keterangan saksi dipersidangan, memang tidak ada transaksi jual beli sebidang tanah kebun sagu tersebut. Tapi, anehnya terungkap fakta di persidangan bahwa Her alias Aguan memiliki SKGR Nomor Registrasi Camat 07/PPAT/2000 tanggal 29 Februari 2000.
Yang mana pihak pertama sebagai penjual atas nama Eramzi, dan pihak kedua sebagai pembeli atas nama Her alias Aguan. SKGR tersebut dijadikan oleh Her alias Aguan sebagai alat bukti kepemilikannya.
"Harusnya kan Her alias Aguan yang diproses hukum sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Karena dia telah menggunakan SKGR tersebut sebagai alat bukti pada saat pemeriksaan di kepolisian dan dipersidangan. Nah ini yang kita jadi tanda tanya besar, ada apa?," ujar Herman.
Oleh karena itu, Herman mendampingi Eramzi melaporkan Her alias Aguan ke Polda Riau.
"Saya berharap, laporan klien saya dapat diatensi oleh Bapak Kapolda Riau. Hukum harus ditegakkan. Equality before the law, jadi setiap warga negara sama dihadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap penanganan perkara meskipun itu untuk orang yang tidak mampu," kata Herman.
Pada 5 Agustus 2025, tambah dia, penyidik Polda Riau telah melakukan gelar perkara. Namun, sampai saat ini hasil gelar perkara tersebut tidak diketahui. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan saat dikonfirmasi mengaku kasus tersebut sudah ditangani.
"Sudah ditangani Subdit II," sebut Asep singkat melalui pesan WhatsApp.
