ILUSTRASI (KEMENDAGRI.GO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 86,77 persen atau Rp8,27 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang ditetapkan Rp9,47 triliun.
Hal ini disampaikan Plt Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto dalam refleksi akhir tahun yang digelar di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Rabu, 31 Desember 2025.
Ia menjelaskan, proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp4,19 triliun atau 80,59 persen.
Rinciannya adalah proyeksi realisasi pendapatan transfer sebesar Rp4.021.987.893.844 atau 94,36 persen dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp6.224.860.000 atau 67,26 persen.
"Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp7.928.612.127.339 atau sebesar 83,70 persen. Realisasi anggaran ini dilakukan pada belanja wajib dan belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov telah mengambil kebijakan fiskal untuk mengatasi defisit anggaran. Diantaranya pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen pada periode Oktober hingga Desember 2025.
Baca Juga
"Kemudian kita melakukan pemenuhan belanja wajib serta menggali potensi pendapatan lainnya, seperti pembangunan hotel Riau di Jakarta dan pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru," jelasnya.
Lanjutnya, Pemprov juga berkomitmen mewujudkan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Riau, yang telah mencapai 99,68 persen dari total penduduk.
"Pada layanan kesehatan yang belum merata, Pemprov Riau berkomitmen melakukan pemenuhan UHC dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan mencapai 7.145.705 jiwa atau sebesar 99,68 persen. Kami juga melakukan pemenuhan layanan kesehatan di fasilitias pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun faskes rujukan," jelasnya.
Sementara itu, Pemprov juga melakukan sejumlah program pada bidang pendidikan. Agar pendidikan Riau mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional tercatat sebesar 36,91 persen. Sementara capaian literasi membaca mencapai 44,83 persen, yang menjadi perhatian serius untuk terus ditingkatkan.
"Kita alokasikan pendidikan gratis melalui program Bosda dengan anggaran pada sekolah negeri sebesar Rp358,59 miliar, swasta sebesar Rp24,56 miliar sehingga total mencapai Rp383,24 miliar. Kemudian, untuk program beasiswa, yakni 1.459 penerima beasiswa Bidikmisi, 2.275 penerima beasiswa prestasi, 372 penerima beasiswa prestasi dan 1.806 penerima bantuan sosial," jelasnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov Riau berfokus menjaga fungsional jalan dan jembatan. Sepanjang 2025, telah dilakukan rehabilitasi jalan, pemeliharaan, rehabilitasi unit jembatan, serta pemeliharaan jembatan.
"Panjang jalan yang direhabilitasi sepanjang 30,639 kilometer, panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan 278,318 kilometer, lima unit jembatan direhabilitasi dan 22 unit jembatan yang dilakukan pemeliharaan," jelasnya.
Sejumlah program juga dilakukan oleh Pemprov untuk menekan angka pengangguran. Seperti program pelatihan, sertifikasi, penempatan magang dan peningkatan akses kerja melalui job fair, Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi SMK, hingga penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemprov Riau terhadap perlindungan sosial dan pendidikan masyarakat miskin. Sehingga, seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk bukti nyata daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
"Pemprov sudah memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin dengan 1.459 peserta Bidikmisi, 1.806 peserta bansos pendidikan bagi siswa miskin dan juga pembangunan sekolah rakyat di tiga lokasi dengan jumlah 225 orang serta pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 27.011 orang," pungkasnya.
