Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto saat memberi keterangan pada refleksi akhir tahun 2025 di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu, 31 Desember 2025. (Rahmadi Dwi Putra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menggelar refleksi akhir tahun 2025 yang memaparkan capaian kinerja, kondisi fiskal, hingga langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu, 31 Desember 2025.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, refleksi akhir tahun merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik. Ia memaparkan kondisi fiskal Provinsi Riau sepanjang 2025 dengan proyeksi realisasi pendapatan mencapai 86,77 persen atau sebesar Rp8,21 triliun dari pagu APBD Perubahan senilai Rp9,47 triliun.
Dari jumlah tersebut, proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59 persen.
“Proyeksi realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59 persen, pendapatan transfer Rp4,02 triliun atau 94,36 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26 persen. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp7,92 triliun atau 83,70 persen,” ujar SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, capaian tersebut tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan belanja prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Riau mengambil kebijakan pengendalian, salah satunya pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen pada Oktober hingga Desember 2025.
Selain itu, Pemprov Riau juga menggali potensi pendapatan lain guna menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan.
“Langkah yang diambil di antaranya pengurangan TPP ASN 30 persen serta menggali potensi pendapatan lainnya, seperti pembangunan Hotel Riau di Jakarta dan pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru,” jelasnya.
Baca Juga
Di sektor kesehatan, Pemprov Riau terus berkomitmen mewujudkan layanan kesehatan yang merata. Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Riau telah mencapai 99,68 persen atau sebanyak 7.145.705 jiwa.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan juga terus didorong melalui pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun faskes rujukan.
“Kami berkomitmen memenuhi layanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan, baik rumah sakit maupun faskes rujukan, agar masyarakat memperoleh layanan yang layak dan terjangkau,” terangnya.
Pada sektor pendidikan, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum berdasarkan asesmen nasional tercatat sebesar 36,91 persen. Sementara capaian literasi membaca berada di angka 44,83 persen dan masih menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan.
“Upaya yang dilakukan antara lain pendidikan gratis melalui program Bosda dengan anggaran sekolah negeri sebesar Rp358,59 miliar dan sekolah swasta Rp24,56 miliar, sehingga total mencapai Rp383,24 miliar,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov Riau juga menyalurkan berbagai program beasiswa, yakni 1.459 penerima Bidikmisi, 2.275 penerima beasiswa prestasi, 372 penerima beasiswa prestasi lainnya, serta 1.806 penerima bantuan sosial.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Riau fokus menjaga fungsional jalan dan jembatan. Sepanjang 2025, dilakukan rehabilitasi jalan sepanjang 30,639 kilometer, pemeliharaan jalan 278,318 kilometer, rehabilitasi lima unit jembatan, serta pemeliharaan 22 unit jembatan.
Sementara untuk menekan angka pengangguran, Pemprov Riau melaksanakan berbagai program pelatihan, sertifikasi, penempatan magang, hingga peningkatan akses kerja melalui job fair, Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi SMK, serta penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
“Pemprov Riau juga memberikan Bosda Afirmasi kepada 742 siswa kelas XI tahun 2024 dan 842 siswa kelas X tahun 2025, serta BSM dan KAT kepada 4.785 orang,” ujarnya.
Menutup refleksi akhir tahun 2025, SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemprov Riau dalam perlindungan sosial dan pendidikan masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemprov Riau juga memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin, pembangunan sekolah rakyat di tiga lokasi dengan total 225 peserta, serta BPJS Ketenagakerjaan bagi 27.011 pekerja rentan,” pungkasnya.
