Plt Gubernur Riau SF Hariyanto (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Plt Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto mengatakan, setidaknya ada 3.000 masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang sudah bersedia untuk direlokasi.
Dalam hal ini, Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat berkomitmen untuk menjaga hak-hak masyarakat, terutama terkait kesejahteraan, pendidikan, dan kepastian hukum.
Hal ini ia sampaikan usai Rapat Koordinasi dengan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM), Kejaksaan Tinggi Riau, Kepolisian Daerah Riau, dan Satgas Penanganan Kawasan Hutan (PKH) dan pimpinan DPRD Riau, Senin 22 Desember 2025.
Ia menjelaskan, jaminan hukum seperti hak atas tanah yang sudah bersertifikat. Hak atas tanah itu nantinya akan diproses secara hukum agar dapat kembali dimiliki secara pribadi.
"Prinsipnya, hak masyarakat harus tetap terjamin. Untuk tanah bersertifikat di kawasan hutan, ada proses hukum yang dijamin. Suatu saat itu akan menjadi milik pribadi," jelasnya.
Baca Juga
Ia menjelaskan, setelah sebagian besar masyarakat setuju untuk direlokasi, saat ini Pemprov Riau menghadapi tantangan untuk menyediakan lahan pengganti atas hak masyarakat tersebut. Meskipun demikian, pihaknya menegaskan pihaknya akan terus bekerja.
"Insyaallah lahan akan segera disediakan. Tim satgas terus bekerja," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, menegaskan Pemprov Riau bersama Satgas PKH telah menempuh berbagai langkah dalam menangani persoalan di TNTN.
Menurutnya, saat ini di tingkat daerah telah dibentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem (TP2E) TNTN sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Tim ini bertugas mengawal proses penyelesaian persoalan TNTN, termasuk pendekatan persuasif kepada masyarakat yang bermukim di dalam kawasan.
Menurutnya, sebagian besar warga telah setuju direlokasi dengan aspirasi adanya kepastian hukum bagi mereka. Pihaknya berharap agar aspirasi masyarakat ini juga dapat diserap dan ditindaklanjuti dengan maksimal melalui koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab.
"Kami tentu di Provinsi Riau ini berharap ada dukungan. Semoga apa yang sudah dilakukan tim ke depan bekerja dengan cepat dan mudah-mudahan lahannya juga tersedia," pungkasnya.
