Anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet (Dok. Golkar Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Krisis keuangan yang membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026 menyebabkan sejumlah anggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau mendapatkan pemangkasan. Pemangkasan anggaran kegiatan itu mencapai 25-30 persen.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet usai melakukan hearing bersama sejumlah OPD mitra kerjanya, Jumat, 21 November 2025.
"Kita sudah menggelar rapat kerja bersama hampir 80 persen dengan seluruh mitra kita. Memang, banyak dari mereka yang mengaku kegiatan-kegiatan di OPD harus turun hampir 25-30 persen karena keterbatasan anggaran," ujarnya.
Menurutnya, penghematan anggaran ini memang mau tidak mau harus diterima oleh Pemprov Riau maupun DPRD Provinsi Riau. Pasalnya, krisis anggaran yang satu diantaranya disebabkan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, terjadi di seluruh Indonesia.
Baca Juga
"Mau tidak mau kita harus terima. Karena ini terjadi di daerah lain di Indonesia, bukan hanya di Riau," jelasnya.
Menurutnya, dalam APBD Murni 2026, Pemprov juga harus memikirkan cara untuk menyesuaikan anggaran TPP sesuai mandatory Kementerian, yakni hanya 30 persen dari total anggaran di APBD.
"Sementara sekarang jumlah anggaran TPP kita 37 persen. Maka tahun depan kita harus pikirkan cara agar TPP kembali 30 persen," pungkasnya.
