Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto (Instagram/DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta segera menyusun dan menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Riau 2026.
Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mengatakan, pihaknya tidak ingin pembahasan APBD Murni 2026 tergesa-gesa karena waktu yang molor. Apalagi, banyak pengeluaran dan pemasukan penting yang harus dihitung secara seksama.
"Kita minta kalau bisa secepatnya. Karena kita tidak ingin tergesa-gesa seperti pembahasan APBD Riau 2025 kemarin. Cuma punya waktu satu minggu," ujarnya, Selasa, 28 Oktober 2025.
Kade menjelaskan, sejumlah perhitungan yang dibahas di antaranya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat hingga Rp1,2 triliun. Angka ini cukup besar dalam mempengaruhi kondisi keuangan Riau.
Baca Juga
"Kondisi keuangan kita juga sedang dalam keadaan sulit. Seperti pemotongan TKD yang cukup besar. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menyusun APBD Riau nantinya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, menjelaskan, APBD Riau 2026 harus sudah dibahas di awal November 2025.
Pemprov Riau dan DPRD Riau harus membahas secara rinci dan terukur agar APBD ini tidak lagi mengalami defisit anggaran.
"November, APBD Riau 2026 harus sudah dibahas," jelasnya.
