KAMMI Riau Desak Supremasi Sipil dan Investigasi Independen Kerusuhan Agustus

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau menggelar diskusi publik bertema "Penegakan Supremasi Sipil dan Pembentukan Investigasi Independen di Balik Gerakan Agustus", yang berlangsung di Alda FoodCourt, Pekanbaru. 

Acara yang dilaksanakan pada Senin, 15 September 2025 ini menghadirkan Dr. Harmaini, dosen sekaligus pengamat politik, serta sejumlah tokoh aktivis senior Riau.

Diskusi ini digelar menyusul gelombang kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025, yang meninggalkan banyak pertanyaan fundamental tentang arah demokrasi Indonesia. 

Para pembicara menekankan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai insiden spontan semata, melainkan sebagai sinyal serius atas adanya krisis dalam supremasi sipil dan tatanan demokrasi.

“Peristiwa itu tidak boleh dipandang sebagai sekadar letupan spontan, tetapi sebagai alarm bagi bangsa untuk lebih serius menegakkan supremasi sipil, menguatkan institusi demokrasi, serta memastikan tidak ada kekuatan di luar konstitusi yang mengambil alih kedaulatan rakyat,” tutur Dr. Harmaini.

Harmaini menambahkan, di tengah krisis kepercayaan publik, langkah paling mendesak adalah mempertegas posisi bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan, dan supremasi sipil harus berdiri di atas segala bentuk intervensi kekuatan non-demokratis. 

Diskusi menyimpulkan bahwa pendekatan represif semata tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, diperlukan langkah konkret dari negara untuk membentuk Tim Investigasi Independen yang memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas tinggi dalam mengusut dugaan adanya aktor intelektual atau skenario tersembunyi di balik kerusuhan Agustus.

KAMMI Riau juga menyampaikan pernyataan sikap resmi sebagai berikut:

1. Mendukung penegakan supremasi sipil sebagai fondasi utama demokrasi dan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat.

2. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Investigasi Independen guna mengusut secara tuntas dugaan makar di balik kerusuhan akhir Agustus 2025.

“Supremasi sipil bukan sekadar jargon politik, melainkan prinsip utama dalam menjaga demokrasi tetap hidup. Investigasi independen dibutuhkan agar kebenaran tidak dikubur oleh kepentingan politik sesaat,” ujar salah satu aktivis senior yang hadir.

KAMMI Riau menegaskan bahwa menjaga demokrasi adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. 

Mereka mengingatkan agar Indonesia tidak kembali terjebak dalam bayang-bayang otoritarianisme akibat lemahnya kontrol terhadap kekuatan non-demokratis yang mungkin beroperasi di luar mekanisme konstitusional.