Kunker ke Bali, DPRD Siak Sebut untuk Belajar Kelola Monyet

RIAU ONLINE, SIAK – Setelah heboh perjalanan dinas ketua dan anggota DPRD Kabupaten Siak ke Bali, Anggota DPRD Siak Sabar DH Sinaga menegaskan kunjungan tersebut bertujuan untuk studi tiru pengembangan pariwisata dan pengelolaan sampah.

Hal itu disampaikan Sabar saat berdiskusi dengan massa Aliansi Siak Bersuara yang menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Siak, Selasa 9 September 2025. 

Massa menyoroti berbagai persoalan daerah sekaligus mempertanyakan urgensi kunjungan kerja wakil rakyat ke Pulau Dewata.

“Kami ke Bali bukan main-main. Kami mengunjungi Monkey Forest untuk melihat bagaimana mereka mengelola monyet, bukan jalan-jalan ke pantai melihat bule telanjang seperti yang dituduhkan orang yang tidak suka dengan dewan,” tegas Sabar DH Sinaga di hadapan massa.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang tengah efisien justru menuntut adanya inovasi baru untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah sektor pariwisata yang memiliki peluang besar untuk mendongkrak ekonomi daerah.

“Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kita diwajibkan efisiensi. Maka salah satu jalan adalah menggali PAD dari sektor pariwisata. Kita punya Danau Zamrud dan Danau Naga Sakti yang bisa dikelola lebih baik,” ujarnya.

Sabar menambahkan, perjalanan dinas itu melibatkan 27 anggota dewan, dirinya sendiri, Kepala Dinas Pariwisata Siak Tekad Perbatas Setia Dewa, serta Kepala DLH Siak Amin Soimin. 

Sabar meminta publik menilai kegiatan tersebut secara profesional, bukan dari kacamata miring. Meski keberangkatan rombongan DPRD Siak tetap menuai sorotan tajam. 

Puluhan mahasiswa dan mahasiswi Siak yang tergabung dalam Aliansi Siak Bersuara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Siak. Selasa 9 September 2025 lalu.

Dalam aksinya, mereka membacakan dan menyerahkan surat tuntutan kepada wakil rakyat sebagai bentuk protes atas berbagai persoalan yang terjadi di Negeri Istana.

Koordinator aksi menyampaikan, tuntutan ini lahir setelah melalui diskusi, kajian, dan analisis panjang terkait kinerja DPRD maupun persoalan yang membelit masyarakat Siak. 

“Kami datang dengan aspirasi yang jelas, bukan sekadar teriak-teriak. Ada 11 tuntutan yang kami sampaikan,” tegasnya.

Adapun 11 poin tuntutan Aliansi Siak Bersuara antara lain:

1. Mendesak DPRD Siak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi pelaku koruptor.

2. Meminta perbaikan menyeluruh kinerja DPRD, baik secara administratif maupun moral.

3. Menolak rencana penambahan tunjangan DPRD sebagai bentuk perlawanan terhadap pemborosan anggaran.

4. Meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk tidak arogan dan brutal terhadap massa aksi.

5. Mendesak DPRD Siak mengaudit seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Siak.

6. Mendesak evaluasi implementasi Peraturan Daerah Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang tenaga kerja lokal.

7. Menuntut DPRD bersikap tegas terhadap proyek infrastruktur yang terbengkalai atau tidak terselesaikan meski sudah dianggarkan melalui APBD.

8. Meminta pengawasan ketat terhadap anggaran beasiswa Kabupaten Siak, khususnya program PKH dan Betunas.

9. Mendesak DPRD Siak mengklarifikasi dan membuka transparansi anggaran terkait kunjungan kerja ke Bali pada akhir Juli 2025.

10. Mendesak DPRD mengambil sikap tegas terhadap konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Siak.

11. Mendesak DPRD menindak tegas pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintasi jalan kabupaten dan Jembatan Siak melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton.

Aliansi Siak Bersuara menekankan, seluruh tuntutan tersebut harus ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggung jawab DPRD Siak dalam fungsi pengawasan. 

“Kami akan terus mengawal, sebab rakyat butuh wakilnya yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya sekadar simbol di gedung dewan,” tutup perwakilan massa.