Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Indonesia, Pekanbaru, didampingi Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Gubernur Riau Abdul Wahid, dan pejabat pos, Senin, 28 Juli 2025. (RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, KUANTAN SINGINGI - Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) bersih-bersih dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) jelang kedatangan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Pemkab Kuansing, Pemprov Sumbar dan Polda Riau kini dikerahkan menertibkan PETI yang kian marak di Kota Jalur tersebut. Sejumlah Personel dari Brimobda dan tim gabungan lainnya dikerahkan untuk memastikan keamanan menjelang Festival Pacu Jalur tanggal 20-24 Agustus 2025 nanti.
Wakapolda Riau, Brigjen Andrianto Jossy Kusumo menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak destruktif PETI yang semakin tak terkendali, khususnya di wilayah hulu Sungai Kuantan.
Jenderal bintang satu itu menegaskan, kerugian akibat PETI tidak hanya mencakup aspek ekonomi, namun juga kerusakan lingkungan serta meningkatnya potensi konflik sosial.
"PETI ini adalah kejahatan yang merugikan banyak aspek. Merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan membuat negara kehilangan potensi pendapatan," ujar Jossy, Rabu, 30 Juli 2025.
Baca Juga
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan mengaku tidak akan menghalangi masyarakat melakukan penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Menurut Herry, Kabupaten Kuansing memang tempatnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan memang harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Penambangan emas memang harus untuk kepentingan rakyat dan untuk kemakmuran masyarakat tapi itu harus ada izin," jelas Herry.
"Kita tidak melarang apalagi menghalangi masyarakat lokal mencari penghidupan dengan mengambil kekayaan alam dan kita mengelola akan dengan baik," tambahnya.
Menurut Jenderal bintang dua itu, yang punya kewenangan soal aktivitas itu adalah Dinas Pertambangan dan Polda Riau mendorong hal itu agar betul-betul digunakan.
"Jadi yang diizinkan melakukan aktivitas penambangan adalah penambangan yang masuk wilayah WPR bukan diluar dari pada itu," tegasnya.
Terkait penegakkan hukum, Polda Riau mengaku kalau pihaknya berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi dan Polda Sumbar.
"Hari ini saya lagi berkoordinasi dengan Kapolda Sumbar melakukan penindakan terhadap PETI. Jadi saat event berlangsung, kita tidak ingin air keruh dan alam tidak rusak," pungkasnya.
