Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri mengatakan, APBD Riau tahun ini sudah habis untuk digunakan membayar gaji pegawai dan utang atau tunda bayar di tahun sebelumnya. Menurutnya, anggaran yang tersisa untuk realisasi kegiatan fisik hanya mencapai 0,38 persen.
Hal itu ia sampaikan usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan pendapatan daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Senin, 28 Juli 2025.
"Tadi kita sudah gelar hearing dengan BPKAD dan Bapenda. Mereka bilang anggaran itu 70 persen untuk belanja gaji pegawai dan sisanya untuk bayar utang. Kegiatan fisik hampir tidak ada, hanya sisa 0,38 persen," ujarnya.
Politisi Gerindra ini melanjutkan, realisasi APBD tahun 2025 di triwulan kedua juga masih dibawah 50 persen. Sehingga, ia memprediksi pemerintah tidak akan bisa mencapai angka 100 persen hingga akhir tahun mendatang.
Baca Juga
"Tinggal 5 bulan lagi di tahun ini. Apa mungkin akhir tahun ini akan mencapai target, kita meragukan itu," jelasnya.
Di samping itu, Edi juga mengatakan pendapatan APBD Riau 2025 juga akan lebih rendah dari estimasi. Pasalnya, ada setoran BUMD yang berkurang hingga Rp600 miliar.
"Estimasi penerimaan kita bakal mengalami kekurangan bisa dibawah Rp9,4 triliun. Salah satunya karena setoran BUMD hampir mencapai 600 M pengurangannya," jelasnya.
Menurutnya, DPRD Provinsi Riau sudah meminta BPKAD dan Bapenda untuk menggenjot pemasukan dari plat non BM di Provinsi Riau. Pajak kendaraan tersebut menjadi andalan karena masih bisa dimaksimalkan.
"Selain itu ada pajak air permukaan termasuk juga pajak perizinan. Untuk plat non BM alasannya karena administrasi kita minta disposisi Ditlantas Polda Riau agar mempermudah pengurusan agar pendapatan pajaknya masuk ke APBD kita," pungkasnya.
