Pemadaman karhutla di Riau. (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pada zaman pemerintahan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, pejabat TNI dan Polri di daerah yang terjadi Karhutla besar akan dicopot jabatannya.
Tidak hanya itu, Jokowi saat itu juga berjanji akan menganggarkan pembelian peralatan canggih seperti drone untuk melawan si jago merah.
"Kemarin saya telepon Panglima TNI dan Kapolri. Saya meminta mereka mencopot orang-orang yang tidak bisa mengatasi kebakaran hutan,” tegas Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Selasa, 6 Agustus 2019 lalu.
“Jangan meremehkan adanya titik panas. Jika api muncul, langsung padamkan. Jangan tunggu sampai membesar,” sambungnya.
Bahkan saat itu, Indonesia mencatat jumlah titik api tahun ini menembus rekor tertinggi sejak krisis kebakaran hutan pada 2015 silam.
Dunia internasional pun telah mendesak pemerintah agar mengakhiri penggunaan teknik tebang dan bakar untuk membuka lahan yang umumnya digunakan perkebunan kelapa sawit dan industri kertas.
Pascakebakaran hutan yang mulai melahap sejumlah kawasan di Indonesia, otoritas Malaysia, minggu lalu, mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan pembakaran dan aktivitas di luar ruangan.
Bahkan saat itu, Menko Polhukam Wiranto dalam rakornas menyebut pemerintah telah mendeteksi setidaknya 975 titik api tahun ini, yang membakar 135.000 hektare lahan yang tersebar di 18 provinsi.
Presiden Jokowi berujar bahwa titik api sebaiknya dideteksi menggunakan perangkat modern seperti drone.
“Jika APBD provinsi tidak mencukupi (untuk membeli perangkat itu), saya akan belikan,” tandasnya.
Di Zaman pemerintahan Prabowo, Provinsi Riau sempat kesulitan mengatasi Karhutla di Bumi Lancang Kuning Riau. Bahkan puncak titik api terbesar yakni sebanyak 586 titik api terdeteksi tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Rohul dan Rohil jadi dua kabupaten terbanyak penyumbabg Asap Karhutla dari Kebakaran hutan dan lahan, ditambah dengan rusaknya Helikopter Water Bombing membuat penanganannya semakin sulit.
Warga Minta Bantuan Prabowo
Asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah Warga mulai panik dan meminta bantuan langsung dari pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dari video yang diterima redaksi RiauOnline, jarak pandang di beberapa titik, termasuk di kawasan KM31 Kecamatan Kubu, menurun drastis akibat asap yang menyelimuti.
Sejumlah pengendara mengaku kesulitan melintas karena jarak pandang yang hanya beberapa meter.
“Ngeri kali jalan, tak nampak sama sekali. Kami takut kecelakaan,” ujar Rahmat (34), seorang pengendara sepeda motor yang biasa melintas ke arah Kubu, Jumat, 19 Juli 2025.
Tak hanya pengendara, warga pun merasa cemas dengan kondisi udara yang semakin memburuk. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan terdampak kabut asap yang pekat dan menyengat.
“Sudah beberapa hari ini kami sulit bernafas, mata perih, dan udara di luar sangat buruk. Kami mohon pemerintah pusat turun tangan,” kata Nuraini (46), warga Desa Sei Gajah.
Baca Juga
Menurut warga, hingga saat ini upaya pemadaman belum menunjukkan hasil yang signifikan. Api masih membara di beberapa lahan gambut yang sulit dijangkau. Warga menyebut bahwa bantuan dari pusat sangat diperlukan, baik dalam bentuk tim pemadam tambahan, peralatan pemadaman modern, maupun logistik bagi warga terdampak.
"Kami mohon pam Presiden Prabowo bisa mendengar suara kami. Tolong kirimkan bantuan ke Rohil, khususnya Kecamatan Kubu. Kami sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah,” ujar Suparman.
Tak hanya di Rohil, di Rohul sekolah sampai diliburkan di empat kecamatan karena ancaman Kabut Asap.
Kondisi terparah dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Rambah dan Rokan IV Koto. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bergerak cepat mengambil langkah antisipatif demi melindungi masyarakat, khususnya anak-anak.
Wakil Bupati Rokan Hulu terpilih periode 2025-2030, Syafaruddin Poti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah memutuskan untuk meliburkan aktivitas belajar-mengajar di jenjang PAUD, SD, dan SMP selama dua hari.
Ada empat kecamatan yang terdampak parah yakni di Rambah, Rambah Samo, Pendalian IV Koto, dan Rokan IV Koto.
"Hari ini kondisi asap cukup parah. Untuk menghindari risiko kesehatan pada anak-anak, kita ambil kebijakan untuk meliburkan sekolah selama dua hari, sambil terus melihat perkembangan situasi," ujar Syafaruddin Poti, Rabu, 23 Juli 2025.
Lebih lanjut, Poti menjelaskan bahwa wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Rambah dan Rokan IV Koto. Kondisi geografis berupa perbukitan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman api.
"Medan di daerah ini luar biasa berat, karena berbukit-bukit. Namun saat ini tim dari berbagai pihak sudah mulai turun langsung, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau," tegasnya.
Bahkan sederet Menteri datang ke Riau meninjau langsung penanganan Karhutla di Riau. Tak hanya Menteri, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga hadir langsung meninjau penanganan Karhutla.
Sempat kesulitan menangani Karhutla, namun kini Api di Riau mulai Padam setelah sejumlah pihak dan Forkopimda menangani Karhutla. Bahkan Menko Polkam melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda Riau secara Virtual terkait Daruratnya Karhutla di Bumi Lancang Kuning.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) harus menjadi perhatian serius dari semua pihak.
Pasalnya, ancaman kabut asap dari Karhutla sudah mulai masuk ke Negera tetangga seperti Malaysia dan Singapura bagian bagian Selatan wilayah Thailand. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat nasional yang digelar secara Virtual di Gedung Serindit, bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dan Forkopimda Riau.
"Situasi ini telah menarik perhatian negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, yang telah menyampaikan keprihatinan melalui jalur diplomatik".
"Kabut asap dilaporkan juga telah menyebar melintasi batas negara dan mulai mengancam wilayah Thailand bagian selatan," ujar Budi Gunawan, Rabu, 23 Juli 2025.
Menko Polhukam juga menyampaikan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa penanganan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama.
"Bapak Presiden Prabowo menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah prioritas nasional. Ini bukan hanya bencana lokal, tapi juga bencana nasional yang berdampak lintas negara," tegas Budi Gunawan.
Budi Gunawan juga merinci bahwa Provinsi Riau telah menetapkan status Tanggap Darurat Karhutla sejak 22 Juli 2025. Keputusan ini memungkinkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk lebih cepat memobilisasi sumber daya.
Riau bukan satu-satunya daerah yang terdampak. Tercatat, 21 kabupaten/kota di empat provinsi telah mengalami kebakaran hutan dan lahan secara signifikan:
Riau ada 7 kabupaten/kota, Kalimantan Barat: 4 kabupaten/kota, Jambi: 3 kabupaten/kota dan Sumatera Selatan: 7 kabupaten/kota.
Menko Polhukam juga menggarisbawahi bahwa lebih dari 50 persen wilayah Riau adalah lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran. Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh pembukaan lahan sawit secara ilegal.
"Terdapat 213 hektar hutan yang sengaja dibakar untuk membuka lahan sawit. Polda Riau saat ini tengah memproses 23 kasus besar dengan menetapkan 29 tersangka,” ungkapnya.
Sementara itu, teknologi modifikasi cuaca (TMC) dan penggunaan water bombing disebut mulai menunjukkan hasil, meskipun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.
"Saya mengajak seluruh pihak mulai dari Kementerian Koordinator, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga para stakeholder untuk segera melakukan langkah konkret dan terukur," pungkasnya.
Kini, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan kabar gembira terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Berdasarkan data dari Satgas Karhutla Provinsi Riau, jumlah titik api terus mengalami penurunan signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Puncak karhutla terjadi pada 20 Juli 2025 dengan 586 titik api tersebar di berbagai wilayah. Namun, per Jumat 25 Juli 2025, jumlah hotspot menurun drastis menjadi hanya 56 titik.
“Alhamdulillah hari ini kita melihat titik api semakin lama semakin menurun. Karhutla yang terjadi juga semakin padam. Ini semua berkat kerja keras tim di lapangan dan dukungan semua pihak,” ujar Gubernur Abdul Wahid, Sabtu, 26 Juli 2025.
Abdul Wahid menambahkan bahwa berbagai langkah mitigasi telah dilakukan sejak minggu lalu, termasuk pengerahan personel dari berbagai instansi.
Tim gabungan dari BPBD, Polda Riau, TNI, Manggala Agni, MPA serta OPD terkait dikerahkan ke lokasi-lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman darat secara intensif.
"Sejak minggu lalu kita sudah lakukan langkah-langkah mitigasi untuk penanganan status darurat ini. Kami kerahkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari personel BPBD, Polda, jajaran TNI hingga pemerintah kabupaten/kota," jelasnya.
Tidak hanya mengandalkan pemadaman darat, pemerintah juga melakukan operasi udara melalui teknologi modifikasi cuaca (TMC) serta pengiriman helikopter untuk water bombing.
Hingga saat ini, sebanyak 3.900.000 liter air telah disiramkan dari udara, dan 21 Ton garam disemai untuk mempercepat pembentukan awan hujan.
Gubernur Abdul Wahid juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BMKG, dan Kepala BNPB yang turut membantu penanganan karhutla di Riau.
"Terima kasih kepada semua pihak, khususnya dari Kementerian LHK, BMKG, dan Kepala BNPB yang telah membantu melakukan modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan. Ini sangat membantu proses pemadaman api," pungkasnya.
