Ilustrasi kabut asap akibat karhutla (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, ROHUL - Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mulai berdampak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Rambah dan Rokan IV Koto.
Ada empat kecamatan yang terdampak parah yakni di Rambah, Rambah Samo, Pendalian IV Koto, dan Rokan IV Koto.
Pemerintah Kabupaten Rohul bergerak cepat mengambil langkah antisipatif demi melindungi masyarakat, khususnya anak-anak.
Wakil Bupati Rohul, Syafaruddin Poti, mengatakan pemerintah daerah telah memutuskan untuk meliburkan aktivitas belajar-mengajar di jenjang PAUD, SD, dan SMP selama dua hari.
"Hari ini kondisi asap cukup parah. Untuk menghindari risiko kesehatan pada anak-anak, kita ambil kebijakan untuk meliburkan sekolah selama dua hari, sambil terus melihat perkembangan situasi," ujar Syafaruddin Poti, Rabu, 23 Juli 2025.
Lebih lanjut, Poti menjelaskan bahwa wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Rambah dan Rokan IV Koto. Kondisi geografis berupa perbukitan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman api.
"Medan di daerah ini luar biasa berat, karena berbukit-bukit. Namun saat ini tim dari berbagai pihak sudah mulai turun langsung, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau," tambahnya.
Baca Juga
Untuk mengatasi dampak kabut asap yang kian memburuk, Pemerintah Kabupaten Rohul juga telah menggelar Salat Istisqa selama tiga hari berturut-turut, sebagai upaya memohon turunnya hujan.
"Kita sudah tiga hari ini melaksanakan salat istisqa bersama berbagai pihak. Kita berharap bencana ini segera berlalu," jelas Poti.
Selain upaya spiritual dan penanganan teknis, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Meski tim kesehatan dari provinsi belum turun, namun jajaran Puskesmas kabupaten sudah dikerahkan ke berbagai titik untuk memberikan layanan dan edukasi kesehatan.
"Kami sudah minta masyarakat memakai masker. Tim kesehatan dari provinsi memang belum, tapi dari kabupaten Puskesmas sudah aktif memberikan layanan," katanya.
Syafaruddin Poti juga menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan dan lahan, maka pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku.
"Kalau memang ada unsur pembakaran, maka itu tugas aparat penegak hukum. Kita minta ditindak tegas," jelasnya.
Ia menekankan bahwa keselamatan petugas dan masyarakat adalah prioritas utama, dan seluruh kebijakan yang diambil pemerintah daerah akan terus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Yang paling utama adalah keselamatan petugas dan masyarakat. Ini menjadi dasar dari setiap kebijakan yang kita ambil," pungkasnya.
