Anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet (Dok. Golkar Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet menyatakan penolakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2024 oleh BPK RI.
Menurutnya, keberadaan Pansus ini hanya akan mencari-cari siapa yang salah terkait defisit anggaran sebesar Rp1,6 triliun pada APBD. Padahal, seharusnya DPRD Riau dan Pemprov Riau melalui stakeholder terkait saling bekerja sama untuk mencari solusi.
"Ibaratnya hanya "Menepuk Air di Dulang," defisit ini seharusnya kita cari solusinya bersama-sama bukan malah menyalahkan pihak tertentu. Pansus itu tidak perlu, untuk apa ada Pansus?" ujarnya, Senin, 7 Juli 2025.
Eet menjelaskan, soal defisit anggaran juga bukan hanya isu di Riau melainkan di hampir seluruh Indonesia.
Baca Juga
"Kemudian, kalau kita tarik ke belakang, defisit Riau ini sudah terjadi bukan hanya tahun ini, tahun 2024 dan 2023 juga sudah defisit. Tahun 2024, ekspektasi kita ada transfer pusat Rp1,6 triliun, ternyata hanya Rp200 miliar," jelasnya.
Ia pun menegaskan agar Gubernur Riau dan stakeholder lainnya saling bersinergi dan mencari solusi daripada sibuk mencari kesalahan dan menyudutkan pihak tertentu.
"Seharusnya Gubernur dan Bapenda mencari solusi untuk atasi defisit, jangan koar-koar, ini namanya maling teriak maling. Dari LHP ini, kenapa yang dikejar-kejar malah Pak SF Hariyanto. Apa karena dia maju Ketua Golkar dan lain-lain?" pungkasnya.
