Indeks Demokrasi Indonesia di Riau Tinggi, Tapi Tertinggal Secara Nasional

Kepala-BPS-Riau-Asep-Riyadi.jpg
(Media Center Riau)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau tahun 2024 mencapai 75,55 persen. Meskipun demikian, posisi Riau masih berada di 9 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. 

Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengatakan, IDI merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024, serta 2025-2029.

IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolkam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. IDI merupakan Fact-Based Information, bagian dari upaya mengembangkan a culture of evidence-based decision making. IDI disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan LSM.

"Sumber data kita adalah dokumen berupa Perda, Pergub, Perbup, Perwako, surat edaran dan lainnya. Kemudian dari portal berita online berupa scraping data 15 ribu media massa online dengan Intelligence Media Analysis (IMA)," ujarnya, Rabu, 3 Juni 2025.


Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan mengatakan, demokrasi yang diukur mencakup sejumlah besar objek. Pengukuran demokrasi ini dimaksudkan untuk mengukur perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di Indonesia. 

"IDI adalah suatu indikator yang merupakan alat ukur objektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI yang disusun pada tahun 2025 merupakan gambaran demokrasi di tahun 2024," jelasnya.

Lebih lanjut, Analis Kebijakan Muda Badan Kesbangpol Riau, Tengku Rahadian menjelaskan bahwa pengumpulan data IDI dilakukan pada 34 Provinsi di seluruh Indonesia, termasuk Riau.

Pengukuran IDI dilakukan melalui analisis portal berita online dan analisis dokumen kebijakan publik.

"Kegiatan ini wajib dilaksanakan seluruh provinsi, bekerja sama dengan BPS dengan peserta partai politik, KPU, Bawaslu dan lainnya," pungkasnya.