Pj Wako Pekanbaru Bakal Sanksi Forum RT RW Terlibat Politik Praktis

Pj-Wako-Pekanbaru-Risnandar3.jpg
(Istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menegaskan bakal melakukan evaluasi ketika mendapati pengurus RT maupun RW yang terlibat politik praktis.

Apalagi sempat beredar kabar adanya kegiatan silaturahmi salah satu pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Mereka melakukan pertemuan dengan Forum RT RW.

Risnandar mengatakan Forum RT RW agar netral dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Mereka diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

"Ini titik tekan juga nih, RT dan RW. Yang saya sebutkan tidak boleh politik praktis itu kelembagaannya," tegas Risnandar Mahiwa, Jumat 6 September 2024. 

Dirinya menjelaskan bahwa yang tidak boleh politik praktis yakni membawa kelembagaan RT atau RW. Mereka tidak boleh secara lembaga mendukung satu pasangan calon karena harus melayani warga di lingkungannya.


"Kalau kelembagaannya berpolitik, sedangkan warganya itu punya pilihan berbeda tentu bisa muncul masalah," paparnya. 

Risnandar menyebut, secara pribadi seorang RT maupun RW bisa memberi dukungan kepada satu paslon. Mereka hanya tidak boleh melakukan politik praktis ketika membawa kelembagaannya.

Peringatan serupa juga disampaikan kepada organisasi lainnya yang aktivitasnya dibiayai oleh pemerintah kota. Organisasi itu seperti MUI, FKDM hingga FPK.

"Begitu juga dengan kelembagaan MUI, FKDM dan FPK, Ormas yang dibiayai APBD mereka tidak boleh mendukung satu calon membawa kelembagaannya. Sebab APBD mengalir di sana," tegasnya.