Muhammad Nasir dan HM Wardan mendapat rekomendasi dan dukungan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Riau yang diserahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono
(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) menyatakan sikap menolak pengusungan Muhammad Nasir sebagai Bakal Calon Gubernur Riau periode 2024-2029.
Ketua Umum FKPMR, H Chaidir mengatakan, penolakan tersebut berdasarkan latar belakang M Nasir yang bukan Orang Melayu dan tidak memiliki hubungan historis maupun emosional secara langsung dengan Riau.
"Yang bersangkutan juga tidak memiliki hubungan historis dan ikatan emosional secara langsung dengan Riau, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa yang bersangkutan juga memiliki rekam jejak yang tidak terpuji, sangat jauh dari kriteria dan persyaratan kepemimpinan Melayu Riau," ujarnya.
Selain itu, menurut Chaidir, M Nasir selama tiga periode duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI Dapil Riau, tidak pernah memberikan kontribusi nyata dan berarti bagi pembangunan daerah Riau. Hal ini disetujui oleh Ketua Umum PPMR Nasrun Effendi pada pernyataan sikap yang ditandatangani bersama pada 21 Juli 2024.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sosok Gubernur Riau seharusnya memiliki sejumlah kriteria.
"Memilih seorang pemimpin harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, cermat, arif menimbang dan bijak menakar. Pemimpin harus memiliki karakter kepemimpinan shiddiq (lurus jujur), amanah (terpercaya), fathonah (cerdas), dan tabligh (komunikatif). Pemimpin mestilah sosok yang memiliki integritas yang teruji, memiliki kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas serta kompetensi yang mumpuni, tahu dan paham menjawab dan memberikan solusi konkrit dan inovatif terhadap berbagai persoalan pembangunan dan kemasyarakatan di Riau," jelasnya.
Lanjutnya, apabila seorang pemimpin yang dipilih tidak tahu diri atau tidak tahu hak dan kewajibannya, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, berkhianat, memimpin dengan sewenang-wenang, maka binasalah umat dan rusaklah negeri.
Maka dari itu, pihaknya mendesak partai politik mengutamakan putra Melayu Riau yang memiliki strong leadership, pemimpin yang paham sebagai seorang nakhoda yang mampu mensejahterakan masyarakatnya dan sekaligus menjadi teladan.
"Sebagaimana nasihat orang tua-tua, "bila hendak memilih pemimpin, pilih yang mulia budi pekertinya"," pungkasnya.