RIAU ONLINE, JAKARTA - Bupati Bengkalis Kasmarni hadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin 8 Juli 2024
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo bersama Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Dalam sambutannya, Presiden menekankan kepada seluruh Kepala Daerah untuk bisa menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya.
“APBD ini merupakan uang rakyat, jadi harus kita pergunakan sebaik-baiknya, mengedepankan program-program yang memprioritaskan kepada masyarakat dan tentunya berdampak kepada mereka,” ucap Presiden Republik Indonesia.
Lebih lanjut, presiden juga meminta kepada setiap daerah untuk terbuka dan transparan terkait pengelolaan keuangan. Karena untuk menjadikan Indonesia Emas tahun 2045, kita harus menguatkan pondasi keuangan negara kita.
Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni usai menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan, momentum ini merupakan kegiatan untuk menyatukan persepsi kepada seluruh Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan anggaran.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga saat ini, terus melaksanakan program yang menyentuh masyarakat, seperti penyaluran bantuan sosial, pemberian jaminan sosial kepada masyarakat serta program lainnya yang menyentuh masyarakat,” ucap Kasmarni.
Selain pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Presiden tersebut, sambung Kanjeng Mas Tumenggung Kasmarni Purbaningtyas itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau sebanyak 11 kali berturut-turut.
“Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi kita semua agar pengelolaan keuangan kita menjadi lebih baik,” ucap Kasmarni.
Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki.
Tampak juga, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, MenPAN-RB Azwar Anas, Menlu Retno Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kemudian para ketua lembaga/instansi di antaranya, Ketua DPR Puan Maharani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK Republik Indonesia Isma Yatun juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Presiden Republik Indonesia.
Atas pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Pusat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan capaian yang ke-8 kali sejak tahun 2016.
