(Winda Mayma Turnip/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menggelar diskusi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dalam pembahasan RAncangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2025-2045, di Gedung Bappeda Riau, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Kamis, 27 Juni 2024.
Ketua ISEI Provinsi Riau, Herman Boedoyo mengatakan, melalui pertemuan ini, ISEI ingin menyampaikan sejumlah pokok pikiran untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Riau, hal tersebut dilakukan sesuai dengan misinya untuk memperkuat peran ISEI dalam perumusan kebijakan ekonomi, pengembangan kualitas akademis, riset dan profesionalisme.
"Di antaranya terkait visi. Rancangan visi yang telah dibuat dan akan ditetapkan adalah “Riau Maju dan Berkelanjutan Dalam Lingkungan Budaya Melayu yang Agamis" ujar Herman, didampingi ketua tim penyusun pokok pikiran ISEI Prof Dr B Isyandi, Kamis (27/6/2024).
Ia menilai, visi Riau sebagai Pusat Perekonomian hilang dalam RPJPD 2025-2045 sebagaimana pada Visi Riau yang terdapat pada RPJPD 2005-2025 yang kita kenal dengan Visi Riau 2020 yaitu "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025"
Sedangkan Pusat telah memberi tema pembangunan kepada Riau sebagai “Gerbang Integrasi Ekonomi Indonesia dan ASEAN dan penumpu ketahanan Bioindustri Sumatra”. Karena itu, ISEI memberikan masukan terhadap apa yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan RPJPD tersebut.
"Kita ingin memberikan masukan untuk rancangan RPJPD Provinsi Riau. Apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk lebih dioptimalkan, hal-hal yang menurut ISEI harus menjadi fokus pemerintah menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Masukan ISEI tersebut dirumuskan oleh para Ekonom Riau yang terdiri dari para Dekan, Profesor dan Dosen Ekonomi dan Bisnis di Riau yang diketuai oleh Ketua Tim Perumus ISEI Riau Prof. Dr. B. Isyandi, beliau mengatakan ada 8 pokok pikiran yang menjadi masukan ISEI untuk RPJPD Provinsi Riau 2025-2045, di antaranya:
1. Memasukan kembali Pusat Perekonomian dalam Visi Pembangunan Provinsi Riau 2025-2045
Baca Juga
2. Pembangunan perekonomian selayaknya ciri khas keekonomian Provinsi Riau, sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.
"Data kita saat ini, pertumbuhan ekonomi Riau 2019-2023, performanya lebih rendah dibandingkan Sumatera dan nasional. Provinsi Riau hanya tumbuh sebesar 4,2 % berada di bawah Sumatera 5,01% demikian juga di bawah Nasional 5,05%," jelasnya.
Pemprov juga dinilai perlu fokus pada pendidikan yang notabene merupakan pondasi untuk meningkatkan daya perekonomian masyarakat. Kemudian, perbaikan infrastruktur jalan rusak, yang mengacu pada akses masyarakat dan pendistribusian barang-barang yang menunjang ekonomi masyarakat dan daerah.
3. ISEI mencermati RPJPD Riau 2034-2045 belum mencapai realistis dibandingkan karakteristik keekonomian di Provinsi Riau.
"Misalnya, PDRB perkapita Provinsi Riau tahun 2023 nilai perkapita US $10.040,41 atau Rp.154,78 juta sedangkan tahun 2045 diproyeksikan menjadi Rp706,31 – Rp883,56 Juta. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%), pada tahun 2023 sebesar 27,55 (Tahun 2045 adalah 36,20 – 36,35), hal ini belum sejalan dengan Key Policies Pengembangan Kewilayahan Riau Jangka Panjang. Indeks daya saing daerah Provinsi Riau tahun 2022 adalah 3,16, sedangkan pada tahun 2045 menjadi 4,08," paparnya.
4. ISEI berpendapat bahwa pola perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya pada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 disesuaikan dengan RPJPN yang menuntut pembangunan transformatif, linearitas, dan konvergensi yang tinggi.
"Masalahnya, kondisi pondasi masyarakat Provinsi Riau belum dapat memikul beban transformasi sesuai semangat desentralisasi. Pola transformasi ekonomi yang diarahkan selalu berubah, sebelumnya berorientasi pada kelapa dan karet, kemudian migas, selanjutnya sawit dan sekarang pola transformasi ekonomi adalah industri pengolahan. Basisnya harus diperjelas," jelasnya.
5. Jumlah anggota DPR RI dapil Provinsi Riau 13 orang dan DPD RI dapil Riau 4 orang. Koordinasi Pemprov Riau dengan DPR RI dan DPD RI belum sejalan isu-isu strategik yang ada pada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (dan Rancangan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045).
6. ISEI sependapat bahwa Misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 terdapat 8 bentuk Misi. Namun, ada arah yang berbeda berdasarkan indikator masing-masing misi yang telah disusun tersebut.
7. Pentingnya peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam peningkatan kesempatan kerja serta kontribusi terhadap produk domestic regional bruto, Pengembangan UMKM juga mampu menjadi alternatif dalam penguatan ekonomi daerah.
8. Persentase perbankan syariah masih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Mestinya Pemerintah Provinsi Riau melakukan dorongan melalui RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 agar terciptanya pola ekonomi syariah dan ekonomi melayu yang merupakan ciri dan karakteristik dalam produksi, konsumsi dan pertukaran pada masyarakat di Provinsi Riau.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irwansyah mengatakan pihaknya selalu menerima masukan dari masyarakat untuk memaksimalkan rancangan RPJPD Provinsi Riau 2025-2045.
"Sampai hari ini kita masih menerima masukan-masukan dari kalangan masyarakat. Adapun masukan-masukan yang kita terima dari ISEI Provinsi Riau akan menjadi pertimbangan, agar rancangan RPJPD Riau semakin baik dan dapat diterapkan dengan baik setelah disahkan," pungkasnya.
