RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membawa angin segar dalam dunia pendidikan Indonesia.
Kebijakan ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan, guru, dan siswa dalam proses belajar mengajar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.
Mahasiswa Pascasarjana Pedagogi Universitas Lancang Kuning, Dewi Susvita Yanti, Ranti Elvira, Nazira, dan Roslaini, meneliti konsep dasar dan manajemen satuan pendidikan dalam konteks Merdeka Belajar. Konsep Dasar Merdeka Belajar dan Manajemen Satuan Pendidikan adalah kebijakan yang menekankan pada kemandirian dan fleksibilitas dalam proses pendidikan.
Satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal serta minat siswa. Pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan juga menjadi fokus utama untuk mendukung implementasi kebijakan ini.
"Manajemen satuan pendidikan dalam konteks Merdeka Belajar meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian."
"Perencanaan mencakup penyusunan kurikulum, pengembangan SDM, dan pengaturan anggaran. Pengorganisasian meliputi struktur organisasi dan tim kerja," jelas Dewi Puspita.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan meliputi implementasi kurikulum, penggunaan teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pengendalian meliputi evaluasi dan penilaian, monitoring, dan pemberian feedback.
"Studi literatur menemukan beberapa kelebihan dari penerapan Merdeka Belajar dalam manajemen satuan pendidikan."
"Kebebasan yang lebih besar dalam berinovasi, Peningkatan kualitas SDM dan Terbukanya peluang kolaborasi," jelasnya.
Namun, di samping kelebihan tersebut, lanjut Dewi, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur dan teknologi Kebutuhan pengembangan kompetensi guru, dan Proses penyesuaian kurikulum yang kompleks.
"Merdeka Belajar memberikan peluang besar bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan."
"Dengan penerapan yang tepat, kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih berpusat pada kebutuhan siswa dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka," pungkasnya .
Namun, untuk mencapai kesuksesan, diperlukan kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan.