Pemerintah Riau Berupaya Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem 48 Ribu Jiwa

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau tengah berupaya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem 48.730 jiwa yang tersebar di empat kabupaten di Riau. Keempat kabupaten itu adalah Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Pelalawan.

Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto, pada Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau 2024 di Pekanbaru, Rabu 22 Mei 2024 mengatakan, 48.730 jiwa kategori miskin ekstrem itu diperoleh berdasarkan data 2023 dari Satgas Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

SF Hariyanto menjelaskan, estimasi angka kemiskinan ekstrem nasional berdasarkan data P3KE itu sebesar 1,12 persen dan untuk Provinsi Riau sebesar 0,67 persen atau 48.730 jiwa.

"Data tersebut mengindikasikan bahwa dari setiap 100 orang yang ada di Provinsi Riau, 6 orang di antaranya masih dalam kondisi miskin dan dari 6 orang miskin terdapat 1 orang miskin ekstrem," kata SF Hariyanto.

Pj Gubernur Riau ini menekankan perlunya perhatian seluruh pihak untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak mendapatkan dana bagi hasil dan bantuan anggaran daerah perbatasan, serta ketersediaan kendaraan bermotor yang masih minim.

Menurut SF Hariyanto, perlu adanya penambahan kendaraan bermotor guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Alat transportasi itu juga berfungsi membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah. Dukungan transportasi yang baik membuat kehidupan perekonomian suatu daerah lebih optimal karena seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,"ujarnya.

Dirinya memaparkan bahwa penerimaan pajak dari sektor PKB di Kepulauan Meranti hanya Rp115 miliar di tahun 2023. Berbeda jauh dengan Kota Pekanbaru yang mencapai Rp500 miliar.

Pj Gubernur menambahkan, tahun ini penerimaan PKB menurun Rp50 miliar, hingga hanya mencapai Rp60 miliar saja.

"Karena itu saya juga minta Bapenda berkoordinasi ke pusat minta keadilan, agar bisa menyalurkan dana hasil bagi daerah secara adil dan merata agar Meranti bisa maju," kata Pj Gubernur Riau..

Selain itu dalam upaya mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Riau,pihaknya sudah menyalurkan dana desa sebesar Rp200 juta/desa, sedangkan jumlah desa di Riau 1.591. Selain itu bantuan menurunkan prevalensi stunting Rp20 juta/desa, posyandu Rp10 juta per desa, dana PKK Rp5 juta/desa. Bantuan Baznas dan program tanggung jawab sosial lingkungan oleh perusahaan.

"Perlu upaya konvergensi program mulai dari perencanaan sampai implementasi di lapangan oleh seluruh pihak dari Pemerintah Pusat, daerah, dan unsur non pemerintah agar program tersebut bisa diterima oleh masyarakat yang berhak," pungkasnya. (ANTARA)