(Riau online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengamat Ekonomi dari Universitas Riau, Dahlan Tampubolon meminta Pemprov Riau perlu lebih mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi secara bersama-sama baik dari sisi pasokan, produksi, maupun distribusi untuk mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi daerah.
Hal ini lantaran tingginya tingkat inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Riau pada April 2024 mencapai 3,99 persen dibanding nasional yakni 3,00 persen.
"Meski Pemprov Riau pernah menggalakkan penanaman cabai bagi masyarakat untuk mengurangi gejolak harga, namun cara ini bersifat temporer atau tidak berlangsung lama," ujar Dahlan kepada RIAUONLINE.CO.ID, Jumat 10 Mei 2024.
Tak hanya itu, Dahlan menyebut perbaikan infrastruktur daerah juga perlu diperhatikan sebab dapat mengurangi biaya pengangkutan dan mengurangi risiko kerusakan dalam perjalanan sehingga harga di pedagang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan harga produsen.
"Fenomena inflasi di Riau tidak pernah terlepas dari peran bahan makanan, karena memang kebutuhan daerah sebagian besar dipasok dari luar. Namun Infrastruktur yang kurang baik menyebabkan terlambatnya pengantaran barang, risiko kerusakan dan tambahan ongkos. Terutama bahan makanan, cabai, telur, ayam dan sejenisnya. Akses jalan yang tidak memadai menjadi faktor. Sehingga memahalkan harga," jelasnya.
Baca Juga
Sementara menyinggung soal statment Menteri Dalam Negeri, Muhammad, Tito Karnavian yang menyatakan ketidakpuasan lantaran banyak provinsi yang melaporkan inflasi di atas rata-rata nasional, menurut Dahlan inflasi sebagai indikator makro ekonomi memang paling cepat terukur namun tidak bisa dijadikan alat bagi mendagri untuk memberi punishment kepada PJ kepala daerah.
Sebab, selain karena terbatasnya pasokan, inflasi juga terjadi karena naiknya daya beli masyarakat, terutama petani sawit yang sedang mengalami masa harga bagus dan produksi optimal. Ditambah, saat itu adanya momen hari besar Islam, yakni Ramadan dan Idul Fitri sehingga kebutuhan pangan kian meningkat.
"Dinamika harga bulanan tidak serta merta menjadi alat bagi kementerian untuk memberikan ancaman kepada kepala daerah yang inflasinya di atas rata-rata," tuturnya.
Lanjut Dahlan, misalnya Kabupaten Kampar secara (y-o-y) mengalami inflasi 6,07 persen dan tertinggi di Riau dengan IHK 109,32. Di Sumatera, Kabupaten Kampar salah satu daerah yang mengalami inflasi di atas 5% dan IHK yang tinggi.
Penyebabnya, Tradisi Raya Enam di Kampar turut mendorong inflasi, di mana dalam penghitungan inflasi April masih masuk.
"Solusinya Kampar dapat melakukan sinergi dengan para peternak yang ada di daerah, terutama dalam mengendalikan harga daging ayam dan telur. Untuk komoditi lain, TPID bisa berkoordinasi dengan pihak provinsi," tutupnya.
