(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Operasional angkutan sampah di lingkungan masyarakat bakal kembali melibatkan kecamatan. Pengelolaan angkutan sampah di Kota Pekanbaru pada 2024 rencananya beralih ke swakelola.
Pengelolaan angkutan sampah sudah berlangsung beberapa tahun ini di Pekanbaru oleh pihak swasta. Pemerintah kota sedang menyiapkan konsep pola angkutan sampah secara swakelola di 15 kecamatan.
"Camat nantinya diberikan kewenangan memanfaatkan sarana dan prasarana angkutan sampah," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Hendra Afriadi, Rabu 1 November 2023.
Kecamatan nantinya mengusulkan ke DLHK terkait kebutuhan angkutan sampah setiap bulannya. Armada angkutan sampah akan diserahkan ke kecamatan dalam bentuk pemakaian selama satu tahun.
Pihaknya pun menganggarkan bahan bakar minyak atau BBM sesuai dengan kebutuhan di kecamatan. Mereka juga harus memperhitungkan jumlah tenaga angkutan sampah di setiap kecamatan.
Baca Juga
"Jadi harus diperhitungkan upah bagi sopir, THL pengangkutan sampahnya, begitu juga pemeliharaan kendaraannya. Kita dari DLHK hanya menjadi fasilitator penyaluran," paparnya.
Hendra menyebut kegiatan ini memang tidak terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga belum bisa dianggarkan langsung di kecamatan. Namun hal tersebut sudah menjadi arahan Pj Wali Kota Pekanbaru.
"Kami bersama TAPD, sedang mempersiapkan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang ada," ungkapnya.
Operasional armada angkutan sampah akan dilaksanakan oleh kecamatan. Sedangkan DLHK Kota Pekanbaru hanya sebagai pengawas.
Ada armada yang disiapkan untuk mengangkut sampah ke Trans Dipo. Lalu ada juga armada mengangkut sampah dari titik penumpukan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar.
"Rencananya ada tiga atau empat Trans Dipo, untuk menampung sampah yang diangkut armada pick up. Setelah itu semua sampah dibawa ke TPA Muara Fajar," tutupnya.
