(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Praktik pungutan liar (pungli) masih ada di dunia pendidikan. Sekolah memungut sejumlah uang dari siswanya di luar ketentuan. Kondisi tersebut merugikan para orangtua siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, tak menampik kondisi tersebut. Ia mengatakan bahwa pungutan yang tidak ada kejelasan di sekolah bisa tergolong pungutan pungli.
"Kalau tidak ada kejelasan peruntukan pungutan di sekolah itu, ya masuk pungli, orangtua bisa melaporkannya," tegas Abdul Jamal, Rabu 13 September 2023.
Dirinya menyebut bahwa pungutan di sekolah harus yang tidak ada kejelasan tentu menjadi pertanyaan bagi para orangtua siswa. Orangtua maupun siswa yang melaporkan dugaan pungutan liar itu akan dilindungi.
"Kita juga meminta kepada komite, masyarakat dan orangtua siswa, kalau dirasa program yang disampaikan itu nyeleneh ya tidak perlu diikuti," sebutnya.
Baca Juga
Ia mengimbau orangtua agar bisa berkata tidak karena merasa keberatan membayar pungutan itu ke sekolah. Apalagi setiap laporan dari orangtua siswa terkait pungutan di sekolah bakal ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
"Jadi kalau tidak jelas pungutan itu untuk apa, ya masuk pungli. Jangan takut, kita yang mengawasi, karena tidak akan ada sanksi terhadap anak. Kita juga masyarakat harus berani mengatakan tidak," imbuhnya.
Lebih jauh Jamal menyampaikan, bantuan dari masyarakat yang diperbolehkan hanya berupa sumbangan yang sesuai aturan dan melalui musyawarah.
"Tapi jika tidak disepakati, ya jangan dilaksanakan. Sekarang yang dipungut itu untuk apa, sudah disetujui orangtua dan apakah ini menjadi iuran atau sumbangan," jelasnya.
Jamal menambahkan, saat ini ada sekolah yang menjadi sekolah sahabat keluarga. Artinya sekolah itu harus membuka ruang komunikasi dengan orangtua siswa apabila ada pungutan di sekolah.
"Maka ada namanya sekolah sahabat keluarga. Jadi, kalau ada yang keberatan, selain lapor ke kita juga sebaiknya ke pihak sekolah," tutupnya.
