(SOFIAH/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Provinsi Riau terdiri dari daratan dan lautan. Tujuh dari 12 kabupaten kota di Riau diairi lautan di antaranya Kota Dumai, Rokan Hilir (Rohil), Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir (Inhil), Bengkalis, dan Siak.
Sehingga dibutuhkan pengawasan untuk menjaga laut Riau dari gangguan dan ancaman pihak asing. Dua kapal patroli pun dikirimkan pemerintah pusat untuk mencegah illegal fishing atau pencurian ikan oleh negara tetangga dan mendukung pengawasan laut di Riau.
Bantuan kapal tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekitar Rp 5,6 miliar.
"Tahun ini kita mendapat bantuan dua unit kapal patroli pengawasan laut dari KKP. Saat ini masih dalam tahap finishing. Jika tidak ada halangan akan diserahterimakan pada 16 September 2023 mendatang," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Riau, Tengku Fauzan Tambusai, melalui Kabid Kelautan dan Pengawasan Herimufty, Selasa, 15 Agustus 2023.
Heri mengatakan dua kapal patroli tersebut kini sudah berada di Galangan, Teluk Naga Banten. Ia menyebut, beberapa waktu lalu ia bersama Plt Kadis DKP Riau telah melakukan pengecekan pengerjaan seperti warna cat dan segala macamnya untuk kapal tersebut.
Baca Juga
Menurutnya, desain warna kapal yang didominasi biru dongker dengan garis putih dan kuning sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kabin atas kapal berwarna putih bertuliskan “Kapal Pengawas Perikanan”, dilengkapi logo KKP dan Pemprov Riau, nomor seri dan nama kapal.
"Dua kapal ini panjang 12 meter dan lebar 4 meter. Masing-masing kapal dibekali dengan mesin 3x250 pk. Kecepatan 30 north sebagai kapal pemburu illegal fishing oleh kapal-kapal using baik berbatasan negara tetangga maupun provinsi tetangga," ungkapnya.
Heri menegaskan penambahan kapal patroli ini semakin mempertajam pengawasan perairan laut di tujuh kabupaten kota Riau. Sebab, sebelumnya Riau hanya memiliki satu kapal patroli yang fokus mengawasi perairan di Kota Dumai dan Rohil.
"Nanti kita akan punya 3 kapal yang bernama Kurau. Kapal pertama dengan luas 18 meter itu bernama Kurau I, menyusul Kurau II, dan Kurau III," ungkapnya.
Kurau I telah beroperasi sejak 2007 dan akan segera dilakukan pemeliharaan. Pada 2017 digelar lelang, namun sempat gagal. Kata Heri, DKP bisa mendapat penambahan kapal patroli di kepemimpinan Gubernur Riau, Syamsuar.
"Untuk kapal baru sesuai rencana pengadaan nantinya akan ditempatkan di Rohil dan Tembilahan. Untuk Kurau I dioper ke wilayah III," ucapnya.
Tiga UPT pengawasan di Riau di antaranya UPT I di Inhil dengan wilayah kerja Inhil dan Pelalawan. UPT II berkantor di Bengkalis dengan wilayah kerja Bengkalis, Siak, dan Meranti. Terakhir, UPT III di Rohil dengan wilayah kerja Rohil dan Dumai.
