(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Warga tidak mampu di Kota Pekanbaru mesti didata oleh pemerintah kota. Upaya pendataan ini perlu dukungan perangkat kelurahan hingga RT RW.
Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru mengingatkan Ketua RT dan RW turut melakukan pendataan terhadap warga tidak mampu yang ada di wilayahnya. Mereka bisa mengusulkan warga tidak mampu dalam musyawarah kelurahan atau muskel.
"Diharapkan kepada masyarakat, melalui RT RW untuk dapat mengusulkan warga yang tidak mampu itu untuk di Muskel kan di kelurahan," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Idrus, Kamis 29 Juni 2023.
Menurutnya, muskel ini bertujuan untuk memastikan warga yang terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Selain juga untuk memastikan penetapan DTKS terbaru sesuai dengan aturan Kepmensos RI.
"Mencermati dan mengevauasi kesesuaian DTKS, serta pengajuan usulan baru oleh Ketua RT maupun RW. Maka, kita berharap kepada seluruh lurah dan camat, untuk dapat aktif melaksanakan muskel di kelurahan masing-masing," imbaunya.
Idrus mengatakan, pemerintah kota saat ini terus berupaya agar seluruh warga, terutama warga miskin di Pekanbaru, mendapatkan layanan kesehatan gratis. "Sejak Maret 2023, kita memastikan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin itu sudah sebanyak 215.921 orang," ulasnya.
Baca Juga
Sementara jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) juga sudah diusulkan sebanyak 7.246 orang pada 9 Juni 2023.
Dinsos Kota Pekanbaru juga mendata jumlah keluarga miskin esktrem. Ada sekitar 235 Kepala Keluarga (KK) miskin esktrem yang tersebar di 83 kelurahan di ibu kota Provinsi Riau ini.
"Jadi dari hasil verifikasi data kita, ada dua ratus lebih kepala keluarga tergolong kemiskinan esktrem di Kota Pekanbaru," ujar Kepala Dinsos Pekanbaru, Idrus awal Juni 2023.
Pihaknya mendata, ada 5.880 orang yang tergolong dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Mereka yang tergolong miskin ekstrem ini dipastikan tak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar itu di antaranya pangan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal hingga akses pendidikan. Itu membuat warga yang mengalami kondisi kemiskinan ektrem tersebut hidup dalam keprihatinan.
