(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau tahun ini lagi-lagi akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri, yakni Amerika Serikat.
Nantinya, para Anggota DPRD Riau akan diberangkatkan dengan tiga kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 4-5 orang anggota DPRD Riau.
Menanggapi itu, Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Taufik, meminta Sekretariat Dewan (Sekwan) tidak melakukan kebohongan. Seharusnya, kata dia, kesekretariatan membuka informasi berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Anggota DPRD Riau.
“Setiap tahun ada anggaran sarana publikasi di sekretariat dewan, untuk penguatan informasi website. Seharusnya apapun yang berkaitan dengan kinerja DPRD harus dibuka ke publik. Jangan dikucingi publik ini,” tegas Taufik, Rabu, 31 Mei 2023.
Taufik menyayangkan, tingkah anggota DPRD Riau yang tak terbuka dengan publik juga upaya kunjungan kerja yang diam-diam.
“Mendagri awasi pelaksanaan kunjungan kerja bagi DPRD di daerah, karena setiap tahun anggaran kunker ada di DPA tapi penggunaannya tak akuntabel,” terangnya.
Baca Juga
Kemudian, kata dia, Sekwan yang notabene perpanjangan tangan pemerintah yang diletakkan untuk membantu DPRD Riau dalam hal administrasi, seharusnya memiliki tanggung jawab untuk bisa menjalankan misi gubernur dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Membuka informasi, tidak menutupi adalah bagian komitmen gubernur tapi sayang sekretariatan dewan tidak bisa mengakomodir misi transparansi itu,” tuturnya.
Momentum politik 2024 ini sudah saatnya masyarakat Riau mengevaluasi kinerja DPRD Riau selama lima tahun ini.
“Selain itu, dalam aturan diperbolehkan untuk melakukan kunjungan akan tetapi harus diperjelaskan hasil dan mau apa setelah kembali dari kunker itu,” tegasnya.
Ia menuturkan, sebenarnya bisa dilihat kinerja apa yang diturunkan dari hasil kunker, contoh dalam hal Prolegda, inovasi apa yang sudah diterjemahkan dari informasi kunker yang didapatkan dari kepergian luar negeri itu.
Ditambahkannya, bisa dilihat dari produk aturan dan dorongan dewan kepada Pemprov, mengenai selama ini produk legislasi apa saja.
“Kalaulah saja anggaran kunker belasan miliar dialokasikan untuk menyelesaikan janji gubernur alangkah baiknya menyelesaikan target pembangunan fasilitas warga, jalan, sekolah, bangunan lokal, pembangunan jembatan. Alangkah baiknya daripada membiayai anggota dewan tersebut,” tutupnya.
