9 Juta Ha Lahan Sawit Tak Bayar Pajak, Luhut ke Presiden: Pinalti Saja

RIAU ONLINE - Sebanyak 9 hektere lahan sawit di Indonesia ternyata tidak membayar pajak. Hal ini diungkap oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut memperoleh data tersebut ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Ketua Pengarah Satgas Sawit, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit sawit di Indonesia.

Berdasarkan audit tersebut, Luhut merinci ada 20,4 juta hektare izin lahan kelapa sawit di Indonesia. Namun, yang tertanam sawit hanya 16,8 juta hektare dan tidak semuanya membayar pajak.

"Jadi (sawit) kita belum bayar pajak ada mungkin 9 juta hektar. Sekarang kita kejar itu. Karena semua digitalisasi sekarang," kata Luhut saat di The Westin Jakarta, dikutip dari kumparan, Rabu, 10 Mei 2023.

Berbekal pengalaman sebagai prajurit TNI, Luhut mengaku melapor kepada Presiden Jokowi agar penanganan ini dilakukan sederhana, seperti cara militer. Luhut menilai, masalah ini lebih baik diselesaikan dengan dikenakan pinalti.

"Saya bilang ke Presiden, enggak usah dibawa ke legal, jadi gimana, penalti saja karena ini melanggar aturan. Jadi dia (perusahaan sawit) kena penalti, ditentukan KLHK berapa penaltinya," kata Luhut.

Jika tak dibayar, pemerintah bisa mengambil lahan sawit tersebut untuk dikelola BUMN Perkebunan Nusantara PTPN.

"Kalau dibawa ke pengadilan, nanti seperti BLBI, 23 tahun enggak selesai. Ada pengadilan macam-macam sampai langit ke tujuh," tegasnya.

Cara sederhana namun efektif ini, Luhut dapat dari pengalamannya sebagai prajurit TNI. "Jadi di tentara itu ada azas simplicity dalam melakukan serangan. Itu saya pegang. Karena saya tentara," kata dia.

Cara itu dapat dilakukan, asalkan tak ada kepentingan politiknya. "Jadi sederhana saja kita buat. Bikin rumit malah kita sendiri yang jadi rumit. Sepanjang enggak ada kepentingan politik," pungkas Luhut.