(Riau Online/Laras Olivia)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menerima keluhan warga di Jalan Amal, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, Selasa, 7 Maret 2023.
Dalam resesnya, Agung mendapat banyak keluhan jalan rusak, banjir, tumpukan sampah, perparkiran, dan sistem pendidikan.
"Dari beberapa reses yang kami laksanakan, keluhan masyarakat itu semuanya hampir sama, persoalan sampah, banjir dan jalan berlobang, apalagi di Bukit Raya ini sangat parah sekali, sampai masyarakat bilang kalau mereka itu tidak diurus," katanya.
Kemudian, politikus Demokrat itu menyebutkan terkait persoalan banjir yang kerap kali terjadi, masyarakat meminta pemerintah untuk melakukan pembersihan rutin drainase.
"Masyarakat ingin dibuatkan parit, karena ini selalu menjadi momok bagi mereka, kalau sudah masuk air ke dalam rumah takutnya ada hewan berbahaya ataupun menimbulkan penyakit. Jadi Pemko Pekanbaru harus segera membenahi, mencari solusi dengan aksi nyata," ujar Agung.
Baca Juga
Terkait dengan masih banyaknya tumpukan sampah, dirinya menyebutkan, hal ini perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
"Kemudian keluhan mengenai parkir, ini yang perlu diklarifikasi Pemko Pekanbaru tentang bagaimana mekanisme parkir tersebut. Masa hanya sekedar datang, tidak berbelanja karena barang yang dicari tak ada, tapi tetap harus membayar parkir, bahkan ada yang sampai beradu mulut dengan juru parkir," ucap Ketua DPD Demokrat tersebut.
"Lalu mereka juga menyampaikan supaya toko ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret kembali di gratiskan seperti semula, karena kan toko itu juga sudah membayar pajak," tambahnya.
Selain itu, masyarakat turut mengeluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tak sesuai sasaran, dikatakan Agung, sistem zonasi ataupun afirmasi sering kali menjadi kendala.
"Ini sedang kita upayakan, entah untuk penambahan sekolah baru, atau penambahan rombelnya, karena kuota yang tersedia tidak mencukupi bagi jumlah peserta yang tamat sekolah. Kita sudah bicarakan di DPRD bagaimana supaya orangtua juga tidak terbebani jika anaknya sekolah di swasta, jadi tidak harus sekolah negeri," pungkasnya.
