Saling Lempar Tanggung Jawab Izin Joker Poker, DPRD Riau Minta Pemerintah Selektif

Poster-penolakan-KAMMI-Joker-poker.jpg
(Istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy M Yatim, meminta pemerintah segera mengambil sikap penolakan yang pasti terhadap tempat hiburan malam, Pub & KTV Joker Poker.

"Itu tak betul, kalau sempat dibuat di situ. Kami minta pemerintah cepat ambil tindakan, jangan nanti masyarakat yang bertindak," ujarnya, Senin, 12 Desember 2022.

Menurutnya, keberadaan joker poker di tengah masyarakat itu sangat sensitif, mengingat tingkat religiusitas masyarakat Pekanbaru cukup tinggi.

"Jadi apakah itu Pemprov Riau atau Pemko Pekanbaru yang jadi kewenangan, kami minta joker poker dihentikan dulu. Untuk menjaga kondusifitas kota Pekanbaru ini," pinta Eddy.

Politikus Demokrat itu menuturkan, keberadaan joker poker adalah hal yang gampang menyulut emosi masyarakat. Sebab itu, pinta Edsy, baik Pemprov Riau maupun Pemko Pekanbaru harus selektif mengambil langkah.


"Kalau itu kewenangan provinsi maka berpikir ulanglah di tengah masyarakat, jangan lagi menambah persoalan. Kalau itu kewenangan kota juga sama, jangan nanti menjadi pemicu ketidakstabilan situasi keamanan di Riau," jelasnya.

"Karena ini mau Pemilu, tegangan politik tinggi bisa memanfaatkan kondisi seperti ini. Ini tak berdiri sendiri. Banyak aspek pemicunya," tandas Eddy.

Sebelumnya, Ketua MUI Pekanbaru, Akbarizan, juga mengecam adanya tempat hiburan malam, Pub & KTV Joker Poker karena bagian dari maksiat.

"Saya sudah perintahkan MUI Kecamatan Bina Widya, dan mereka sudah rapat dengan masyarakat dan berbagai komponen. Keputusannya mereka bersama-sama menolak keberadaan joker poker itu," katanya.