(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau, Markarius Anwar, mengaku menerima keluhan masyarakat terkait tenaga kerja tempatan yang tidak diakomodir oleh perusahaan yang beroperasional di wilayah setempat.
Markarius mengaku, dirinya menerima aduan itu saat melakukan reses di daerah pemilihannya, Siak-Pelalawan belum lama ini.
"Titik reses saya kemarin banyak juga di sekitar wilayah perusahaan, di mana masyarakat tempatan yang berdomisili di sekitar perusahaan banyak mengeluhkan terkait tenaga kerja lokal yang tidak diserap oleh perusahaan. Perusahaan banyak menggunakan orang-orang dari luar daerah," kata Markarius, Kamis, 24 November 2022.
Ia menjabarkan, perusahaan-perusahaan itu seperti Pertamina Hulu Rokan, PT Arara Abadi, Kontraktor Kerjasama Hulu Migas, dan sejumlah perusahaan lainnya.
Baca Juga
"Masyarakat meminta agar diberikan kesempatanlah untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar ini. Karena dari segi pendidikan dan kualitas, keahlian anak-anak kita juga sudah bagus-bagus," terang Ketua Komisi III DPRD Riau itu.
Berangkat dari situ, Markarius mengatakan, dirinya akan meneruskan aspirasi masyarakat ini kepada Gubernur Syamsuar. Baginya, harus ada komitmen perusahaan yang beroperasional di wilayah Riau untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat tempatan.
"Ini akan kita sampaikan di paripurna kepada Pak gubernur. Kita ingin komitmen perusahaan di Riau ini. Jangan sampai kita cuma dapat asap dan limbahnya saja," kata Politikus PKS itu.
Tak sampai di situ, Markarius juga menuturkan adanya aspirasi masyarakat soal upah minimum pekerja (UMP) yang tidak sebanding dengan kenaikan harga minyak dan kebutuhan bahan pokok.
"Masyarakat mengeluhkan soal UMP, harus ada penyesuaian UMP dengan kenaikan harga minyak dan kebutuhan bahan pokok, karena tidak sebanding dengan upah mereka. Inflasi tinggi tidak sejalan dengan kenaikan upah mereka. Harus disesuaikan upah dengan realitas inflasi yang terjadi," pungkasnya.
