(Markarius Anwar)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Saat didaulat sebagai narasumber pada Focus Group Discusion (FGD) yang ditaja oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Akbar Riau, pada Senin, 12 September 2022 lalu, Politikus PKS Riau, Markarius Anwar, menutup diskusi dengan mengatakan mahasiswa tidak boleh netral.
"Mahasiswa tidak boleh netral, mahasiswa harus berpihak, tapi berpihak kepada rakyat. Dengar apirasi dan jeritan masyarakat untuk disuarakan,” pungkas menutup diskusi itu.
Ketua Fraksi PKS DPRD Riau itu menegaskan agar mahasiswa tidak apatis terhadap keresahan dan jeritan masyarakyat Indonesia, khususnya Riau.
“Ini acara bagus, mimbar bagi mahasiswa untuk berdiskusi mengkaji persoalan yang ada dan menghasilkan solusi. Saya apresiasi mahasiswa yang mau meluangkan waktu untuk berorganisasi, berkecimpung dengan kegiatan sosial. Ini penting untuk mempertajam pengetahuan kita dan bekal di tengah masyarakat setelah lulus kuliah," katanya.
Mengenai sikap PKS terhadap kenaikan harga BBM, Markarius menyampaikan bahwa sikap PKS jelas, satu-satunya partai yang tegas menolak kenaikkan BBM bersubsidi.
“Sikap PKS ini bukan tiba-tiba, tapi saat wacana kenaikkan saja sudah kami tolak, bahkan saat era Presiden SBY PKS juga menolak, walau saat itu tergabung dalam kabinet,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 14 September 2022.
Baca Juga
Adapun dorongan PKS menolak kenaikkan harga BBM, karena saat ini harga minyak dunia turun, tapi pemerintah malah menaikkan harga BBM. Kemudian, secara umum tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi, inflasi dari tahun ke tahun luar biasa naiknya, dan salah satu yang memicu inflasi adalah naiknya harga BBM.
“Hasil kajian kami, setiap Rp1 ribu kenaikan BBM maka akan terjadi inflasi sebesar 1,3%. Misal, sebelumnya dexlite harganya Rp 9.500 hari ini naik sampai Rp17.900, kenaikkannya hampir Rp10 ribu, berarti ada 13% ancaman kenaikkan inflasi tahun ini. Itu satu contoh saja yang kita hitung dari BBM non subsidi, kalau kita hitung lagi dari yang subsidi berapa persen lagi kenaikkannya,” jelas Markarius.
Ketua Komisi III DPRD Riau itu juga menuturkan, agar dua tahun rakyat terpukul pandemi, ekonomi mereka tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Beberapa waktu yang lalu, lanjutnya, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng.
"Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin sulit jika harga BBM bersubsidi naik. Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor lainnya," kesalnya.
“Dari itu, PKS memandang, kebijakan menaikkan BBM hari ini tidak tepat dilakukan. Kemandirian ekonomi masyarakat belum stabil, sehingga efeknya terlalu besar,” imbuh anggota dewan Dapil Siak-Pelalawan itu.
Tak berhenti di situ, Markarius menceritakan beberapa pekan yang lalu dirinya ditelepon oleh tim di dapilnya, mengabarkan di pinggiran Sungai Siak ada beberapa keluarga yang sudah dua hari tidak punya beras untuk dimakan, terpaksa makan ubi seadanya.
“Banyak juga keluarga yang saya temui cuma mampu makan satu kali sehari. Karena gaji kepala keluarga dari perusahaan tidak naik, sementara pengeluaran rumah tangga untuk membeli bahan pokok naik akibat dampak kenaikkan BBM, sehingga gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga," akunya.
“Kejadian seperti ini baru saya temui di periode ini, yang sebelumnya tidak pernah saya temukan. Sangat terasa dampak kenaikkan BBM ini, ekonomi masyarakat semakin sulit, yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab pemerintah,” imbuh Markarius.
Melihat kondisi di lapangan tersebut, Markarius langsung ambil inisiatif membuat program Sembako Darurat khusus di Dapilnya.
“Memang bantuan kami tidak banyak, tapi sedikit mengurangi beban. Ibarat gunung es, yang terlihat sedikit, tapi sesungguhnya masih banyak lagi masyarakat yang mengalami nasib serupa. Semoga pemerintah bisa segera mengentaskan permasalahan ini,” tandasnya.
