Cuma Jalankan APBD 0,4 Persen, Mardianto Manan: Bubarkan Saja DLHK

Anggota-Banggar-DPRD-Riau-Mardianto-Manan.jpg
(Bagus Pribadi/Riau Online)


RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau hanya mampu menjalankan anggaran sebesar 0,4 persen pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Menanggapi itu, anggota Banggar DPRD Riau, Mardianto Manan, menyampaikan di awal 2021 DLHK Riau mengajukan anggaran 100 persen dengan proyeksi dan perhitungan yang matang.

"Namun pada titik akhir per Desember 2021, kok hanya bisa mengeluarkan 0,4 persen," katanya, Senin, 1 Agustus 2021.

Politikus PAN itu menuturkan kinerja DLHK Riau bisa terlihat dari banyaknya masalah terkait kehutanan di Provinsi Riau, karena anggaran yang digelontorkan pun tak digunakan secara maksimal.

"Tentu ini ada korelasinya dan sangat signifikan, hutan yang hancur, barang yang tertangkap, jadi hal yang wajar-wajar saja. Karena ternyata implementasi yang dianggarkan lebih kurang 99 persen tidak dilakukan," kesal anggota Pansus Konflik Lahan itu.

Dengan penyerapan anggaran yang minim, katanya, otomatis kinerja DLHK Riau minim dan minim pula pengawasan.


"Ya kan jadi berkorelasi dia, anggaran ini tidak bergerak, tentu pengawasan tidak jalan, tentu kinerja tidak maksimal. Karena uang yang dianggarkan, hanya jalan di bawah 1 persen," terangnya.

 

 

Tak berhenti di situ, menurut sepengetahuannya, DLHK Riau beralasan minimnya realisasi anggaran lantaran wewenang yang dulunya berada di daerah, kini diambil alih oleh pemerintahan pusat. Mulai dari pengawasan, hingga ke perizinan.

"Salah satunya kemarin, katanya memang karena wewenang yang harusnya di provinsi, berubah ke nasional atau pusat. Mulai pengawasan, perizinan semuanya. Rp700 miliar sekian, yang terealisasi hanya Rp59 juta. Tidak sampai 1 persen," kata dia.

Kendati begitu, menurut Mardianto, tetap saja Gubernur Riau harus mengevaluasi pejabat DLHK Riau.

"Kalau soal evaluasi kami serahkan ke gubernur. Saya berdasarkan kinerja saja terus merekomendasikan. Makanya saya agak kasar tadi. Bubarkan saja DLHK. Karena DLHK ada, hutan hancur juga kok. DLHK ada alat berat ditangkap juga kok. Jadi ndak ada gunanya saya rasa," pungkasnya.