(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Kelmi Amri mengkritik penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau Tahun 2021 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kelmi memperingatkan soal Silpa yang tiap tahun selalu ada.
Silpa atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih antara surplus atau defisit anggaran.
Kelmi mengatakan Silpa perlu menjadi rambu dalam pembahasan APBD 2022 atau 2023. Lanjutnya, Silpa itu dianggap terlalu besar setelah dilihat dari audit BPK.
"Hampir Rp 1 triliun. Ini membuktikan ketidakmampuan kita. Ke depan berharap dana besar ini dimanfaatkan dalam program-program yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya, Senin, 4 Juli 2022.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau itu menyayangkan adanya Silpa sekitar Rp 9 miliar di tahun ini. Hal itu, katanya, menyebabkan berbagai program tak berjalan.
Baca Juga
"Sayang sekali anggaran ini. Harusnya bisa digunakan untuk jalan rusak di Riau. Tentu ini membutuhkan perhatian khusus gubernur, tapi malah tak tersentuh," jelas Kelmi.
Berangkat dari situ, Kelmi meminta Pemprov Riau agar memikirkan solusi agar anggaran dapat dibelanjakan semaksimal mungkin.
"Kita tak ingin lagi ada Silpa di tahun mendatang. Kalau pun ada jangan sampai sebanyak ini. Kalau begini terus, ini membuktikan kita tak mampu meriset belanja anggaran," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar menyampaikan pihaknya akan memerhatikan dan menangani Silpa yang terus berlanjut tiap tahunnya.
"Kami bisa memahami di satu sisi anggota dewan memahami ada hal yang lebih krusial untuk diberikan kepada kepentingsn masyarakat banyak," tuturnya.
"Sementara kami dalam pengelolaan itu dianggap belum efektif karena adanya Silpa yang cukup besar. Yang disampaikan ini wajar dan jadi perhatian kami di Pemprov Riau," pungkas Edy.
