(INTERNET)
RIAUONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memiliki hutang atau tunda bayar sekitar Rp100 miliar lebih. Catatan ini berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2021 ke DPRD Kota Pekanbaru.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun menyebut bahwa Pemko Pekanbaru mengupayakan utang atau tunda bayar bisa dituntaskan.
Dirinya tidak memastikan tunda bayar ini dapat diselesaikan pada APBD Perubahan 2022. Meski begitu, pihak Pemko Pekanbaru akan mencicil pembayaran tunda bayar tersebut.
"Tapi, sekaligus itu selesai tentu tidak bisa. Bohong saya, tapi kalau bisa dicicil ya dicicillah," ujarnya, Minggu 3 Juli 2022.
Menurutnya, tunda bayar yang merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mesti dipelajari dahulu.
Baca Juga
"Dari hasil audit BPK kemarin, ada tunda bayar kita, itu masih kami pelajarilah caranya bagaimana," sebutnya.
Dirinya saat ini tengah fokus menangani persoalan Pekanbaru. Ia mesti menyelesaikan masalah sampah, banjir dan jalan rusak.
"Ya memang target saya di sini, tentu saya komitmen dulu, apa prioritas saya, itu yang akan kita dorong nanti di APBD," katanya.
Pihaknya pun akan memasukkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia tidak ingin anggaran yang masuk tidak sesuai dengan mekanismenya.
"Karena kita nggak mau juga nanti, kita masukkan anggaran tanpa ada mekanisme," jelasnya.
Muflihun menegaskan bahwa dirinya akan memprioritaskan terlebih dahulu janji-janji yang telah disampaikannya kepada masyarakat.
"Yang jelas sampah itu janji saya kepada masyarakat, RT/RW 12 bulan, tukin (tunjangan kinerja) ASN 12 bulan, kemudian di posyandu, nakes. Nakes yang kemarin ada hambatan kita akan coba lancarkanlah," paparnya.
