RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, terkait penghapusan tenaga honorer atau non ASN dapat dipertimbangkan ulang. Hal ini juga sudah ia sampaikan saat bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Kamis, 30 Juni kemarin.
Menurut Syamsuar, belum semua pekerjaan di pemerintah atau bidang lainnya bisa terpenuhi oleh pegawai. Apalagi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Di daerah juga, masih banyak pekerjaan yang terbantu dengan kehadiran honorer. Ditambah lagi, tenaga ASN maupun PPPK juga masih sangat kurang.
“Semoga bisa dipertimbangkan ulang,” katanya.
Lebih lanjut, Syamsuar juga mengatakan, di Provinsi Riau, saat ini, memiliki lebih kurang sekitar 19 ribu orang pegawai non ASN. 19 ribu ini belum termasuk kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Perlu upaya memberikan prioritas untuk bisa menjadi CPNS/PPPK atau kebijakan lainnya agar dampak yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir.
"Kita harap rencana pemerintah pusat penghapusan honorer dapat menjadi perhatian serius," pungkasnya.