Rakor Gubernur Se-Sumatera di Pekanbaru, Tiga Kepala Daerah Tak Hadir

Rakor-Gubernur-se-Sumatera.jpg
(Muthi Haura/RIAUONLINE.CO.ID)


RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi tuan rumah rapat koordinasi (rakor) Gubernur se-Sumatera di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis, 30 Juni 2022.

Dari hasil pantauan RIAUONLINE.CO.ID, dari sepuluh kepala daerah se-Sumatera, ada tiga kepala daerah yang tidak hadir dalam rakor Gubernur se-Sumatera tersebut.

Kepala daerah yang tak hadir di antaranya Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Ketiga gubernur ini diwakili oleh wakil gubernurnya. Saat rakor berlangsung, ketiga wakil gubernur meminta maaf atas ketidakhadiran kepala daerahnya dikarenakan alasan yang sangat mendesak.

Sementara itu, rakor Gubernur se-Sumatera ini sendiri juga direncanakan akan dihadiri oleh tiga menteri, tapi saat hari H, tidak satu pun menteri yang hadir.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak datang. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak hadir juga dan diwakili Dirjen secara virtual melalui zoom metting.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi.


Tidak hanya itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang seharusnya hadir, tetapi hanya diwakili Wakil Mendagri John Wempi Wetipo.

 

 

Dalam rakor ini, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan lima poin. Pertama, soal pemerataan infrastruktur seperti jalur logistik trans sumatera. Kemudian, membahas terkait kondisi infrastruktur perbatasan dan truk Over Dimension Over Load (ODOL).

Kedua, hilirisasi sumber daya alam seperti komoditi perkebunan, holtikultura, perikanan, pertanian, dan kawasan industri.

Ketiga, penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif seperti wisata halal, paket wisata antarprovinsi, dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Keempat, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan seperti ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan daerah perbatasan, dan pusat rujukan kesehatan nasional di Sumatera,” jelasnya.

Kelima, pembangunan rendah karbon seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan bauran energi, pengelolaan gambut dan mangrove.