(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai DPRD Riau tak bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsinya sebagai legislatif yang salah satunya mengurus budgeting.
Hal itu dikatakannya berdasarkan catatan Fitra Riau di mana sebesar Rp 127,4 miliar anggaran Pemprov Riau dialokasikan untuk membangun infrastruktur gedung-gedung yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Seharusnya anggaran-anggaran seperti harus ditolak jangan sampai lolos dalam APBD 2022," tegasnya, Jumat, 24 Juni 2022.
Sebab itu, ia mendorong DPRD Riau mengajak Gubernur Riau, Syamsuar untuk mengevaluasi dan membatalkan anggaran tersebut pada momentum perubahan APBD.
"Kepada lembaga vertikal penerima hibah, kami berharap tidak lagi membebankan anggaran APBD Riau untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur yang bukan prioritas," pinta Taufik.
Taufik berharap anggaran daerah bisa dikembalikan dan tepat guna untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Baca Juga
"Makanya kita perlu sama-sama meminta agar anggara-anggaran tersebut dibatalkan dalam APBD," ujarnya.
Taufik menuturkan, Fitra Riau berharap anggaran digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat luas. Sebab, sesuai catatan Fitra Riau, saat ini infrastruktur pendidikan setingkat SMA, lebih dari 50% dalam kondisi yang kurang baik.
"Riau juga membutuhkan alokasi anggaran yang mamadai untuk infrastruktur jalan dan jembatan," katanya.
“Kebijakan anggaran itu, jelas menyakiti hati masyarakat Riau. Karena, yang seharusnya digunakan untuk memperbiki sarana pendidikan masyarakat, justru digunakan untuk yang bukan kepentingan masyarakat banyak," pungkas Taufik.
