(Rahmadi Dwi Putra/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, melakukan peninjauan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Sri Mujinab Provinsi Riau yang meja dan kursinya ditarik vendor.
Politikus PAN itu meminta Disdik Riau segera menyelesaikan masalah ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Ini jadi pelajaran agar ke depan segala perencanaan dipersiapkan dengan matang baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun tata kelola," pintanya, Kamis, 23 Juni 2022.
"Jangan hanya merencanakan pas pelaksaan terputus, ya begini jadinya. Hal begini harusnya sinkron supaya semuanya bisa dikelola dengan cara yang bertanggung jawab," sambung Ade.
Meski meja dan kursi ditarik vendor, Ade berkata proses belajar mengajar di SLB Sri Mujinab masih berjalan secara normal hingga hari ini.
"Kalau yang saya lihat, proses belajar mengajar tidak terganggu karena meja dan kursi yang lama masih ada. Masih sangat representatif dibanding yang baru," kata Ade.
Mengenai penarikan kursi dan meja oleh vendor, menurut Ade karena kurangnya koordinasi mengenai kerjasama antara vendor dan Dinas Pendidikan.
Baca Juga
"Menurut Pak Fahmijan, anggaran ini sebenarnya ada sekitar Rp1,6 miliar yang dibantukan untuk beberapa sekolah yang bersifat lelang. Entah bagaimana ceritanya, vendor ini mengantar barang tanpa adanya kontrak, karena ada beberapa perubahan (Kabid PKPLK Kaifi Azmi meninggal dunia dan diganti, red) akhirnya vendornya pun bingung mengenai prosedurnya, akhirnya ditarik lah barang itu," jelas Ade.
Sebab itu, ia telah berkoordinasi dengan Plt Kadisdik Riau, Job Kurniawan dan Disdik Riau pun berkomitmen menangani persoalan ini.
"Ini kan kewenangan provinsi dan pada 2018 ada beberapa yang mendapatkan bantuan dana, salah satunya SLB Sri Mujinab ini. Tadi Pak Job sudah menyampaikan akan segera menyelesaikan," pungkasnya.
Kursi dan meja di SLB Sri Mujinab satu per satu ditarik vendor dan diangkut menggunakan mobil pikap.
Koordinator Vendor, Hendrik, mengatakan penarikan kursi itu dilakukan karena Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak kunjung membayar pengadaan sejak 2018 silam
“Total kerugian saya mencapai Rp 200 juta. Sampai sekarang Dinas Pendidikan belum ada menyelesaikan ini," ungkapnya.
