(Robi Susanto/Riau online)
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN- Mantan anggota DPRD Kuansing, Musliadi angkat bicara terkait adanya kisruh yang terjadi antara sejumlah fraksi di DPRD Kuansing dengan Plt Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.
Musliadi menyarankan agar Plt Bupati Suhardiman Amby melakukan komunikasi menyeluruh dan tidak hanya dengan beberapa fraksi di DPRD Kuansing saja.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Mus ini apabila persoalan ini diperpanjang tidak ada komunikasi yang baik dengan seluruh fraksi dan pimpinan DPRD maka ini akan merugikan Plt Bupati sendiri dan masyarakat Kuansing.
"Suhardiman jangan lupa dari mana asalnya, ingat beliau itu adalah produk Golkar, PKS dan Hanura," kata Musliadi yang juga Ketua DPC PKB Kuansing ini, Kamis 24 Maret 2022.
Apabila Suhardiman lupa kalau beliau produk Golkar, PKS dan Hanura maka nantinya akan menjadi lawan politik dan ini tidak akan berkesudahan. "Kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik yang dirugikan tidak hanya Suhardiman sebagai Plt Bupati tapi juga masyarakat Kuansing," katanya.
Maka Musliadi menyarankan agar Plt Bupati Suhardiman melakukan komunikasi dengan seluruh fraksi di DPRD Kuansing dan pimpinan DPRD serta pimpinan partai politik.
"Sekarang ada beberapa fraksi yang berkomunikasi dengan Plt Bupati. Ya, empat fraksi lawan lima fraksi sekarang, tentu ini akan sangat merugikan kepala daerah," katanya.
Ini juga menindaklanjuti tudingan Plt Bupati mengumpulkan empat fraksi di DPRD Kuansing. Namun dari empat fraksi tersebut Golkar dan PKS terkesan ditinggalkan padahal dua fraksi tersebut merupakan parpol pendukung pasangan Andi Putra - Suhardiman Amby pada Pilkada lalu.
Menurut Musliadi, dampak dari beberapa kali pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPRD Kuansing tentu ini akan sangat merugikan daerah. "Tentu program visi dan misi janji kampanye yang disampaikan tentu tidak akan berjalan mulus saat disampaikan ke DPRD," kata Musliadi.
Kenapa demikian disampaikan Musliadi, DPRD ini memiliki fungsi anggaran, kalau visi dan misi ini tidak didukung anggaran yang maksimal tentu program tersebut tidak akan berjalan.
Sekarang disampaikan Musliadi, seolah masyarakat menilai sudah ada kelompok-kelompok di Kuansing ini termasuk di DPRD sendiri. "Mungkin niat pak Plt Bupati tidak sampai seperti itu, tapi masyarakat menilai demikian," katanya.
Perlu diingat kata Musliadi, DPRD ini adalah mitra sejajar dengan Kepala Daerah. "Tidak akan bisa Bupati menjalankan program kalau tidak didukung dengan anggaran," katanya.
Apalagi Ketua DPRD sekarang berasal dari Golkar yang mengantarkan Suhardiman menjadi Wakil Bupati dan sekarang Plt Bupati.
"Sangat tidak elok saya menilai dipertontonkan kepada masyarakat mis komunikasi ini, karena msyarakat tahu Suhardiman ini adalah produk dari Golkar, produk PKS, dan produk Hanura," katanya.
Sekarang ada penilaian masyarakat lanjut Musliadi seakan-akan Plt ini meninggalkan Golkar dan PKS yang sudah mengantarkan beliau menjadi Wabup dan Plt Bupati saat ini.
"Saya tahu Suhardiman politikus senior, beliau adalah mantan anggota DPRD Riau, Suhardiman tahu tentang itu tidak perlu saya ajarkan. Sekali lagi kalau Suhardiman lupa lakukan komunikasi menyeluruh baik dengan DPRD, pimpinan dan partai politik," ujarnya.
Suhardiman kata Musliadi jangan lupa dari mana asalnya, harus di ingat beliau adalah produk Golkar, PKS dan Hanura. "Kalau Suhardiman lupa produk Golkar, PKS, dan Hanura akan menjadi lawan politik maka ini tidak akan berkesudahan perang opini," katanya.
Baca Juga
Terakhir Musliadi menyarankan kepada Suhardiman untuk melakukan komunikasi menyeluruh dengan DPRD, pimpinan, dan ketua parpol yang ada. Kemudian lakukan penataan ASN dengan cepat agar program dan janji kampanye bisa cepat di realisasikan.
Hingga kini Plt Bupati Suhardiman Amby belum memberikan keterangan resminya terkait adanya tudingan hadir saat rapat dengan sejumlah fraksi di rumah kediaman Halim dan sebelumnya juga melakukan pertemuan di Bukit Tinggi. Dalam pertemuan tersebut kabarnya Golkar dan PKS tidak hadir.
