(Sigit Eka Yunanda/Riau online)
Kamis, 21 Oktober 2021 21:36 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti meminta Pelaksanaan vaksinasi digenjot terutama di kabupaten kota yang sampai hari ini masih sangat minim. Ia meminta agar keran vaksinasi segera dibuka.
"Harus digesa kegiatan vaksinasi ini. Kita harap daerah yang capaian vaksinasinya rendah kita buka kerannya lagi," ungkap Poti, Kamis 21 Oktober 2021.
Ia meminta koordinasi antara pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota lebih ditingkatkan dalam mendistribusikan vaksin. Ia meminta vaksin yang sudah didistribusikan ke kabupaten kota agar segera dipakai dan tidak distok untuk dua kali vaksinasi.
"Jangan ada disimpan-simpan, lebih cepat habis lebih cepat minta. Ribut kita vaksin gak ada lebih bagus, daripada ada stoknya kita ribut," ujarnya.
Ia mengatakan, hal ini akan sangat aneh jika ternyata vaksinasi yang sudah diberikan ternyata belum didistribusikan sehingga permintaan ke pusat akan sulit dilakukan karena realisasinya justru rendah.
Baca Juga
"Pemerintah tentu ada prioritas, mana yang realisasinya tinggi diberi lagi. Jangan sampai kita ribut-ribut ke pusat ternyata vaksin di bawah tidak tersalurkan," paparnya.
Selain itu pula, Poti mengesalkan minimnya peran swasta mendorong vaksinasi.
Salah satunya adalah organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang sempat menjanjikan akan melakukan vaksinasi gotong royong satu juta dosis vaksin.
"Kemarin pernah disampaikan di media, GAPKI akan membuka vaksin gotong royong ke karyawan. Hari ini ke mana GAPKI. Ini belum ada kita dengar. Sudah berapa yang terlaksana? Ini jadi catatan khusus juga," ujar Poti kesal.
Diketahui, GAPKI sebelumnya menggulirkan program tujuh juta vaksinasi bagi para petani, pekebun, dan desa-desa produktif yang akan digelar secara serentak di 17 provinsi se-Indonesia.
Riau sebagai salah satu provinsi dengan luasan lahan sawit terluas di Indonesia pun mendapatkan alokasi satu juta vaksin.
Namun ternyata vaksin yang sedianya dilaksanakan bulan September lalu urung dilaksanakan karena jumlah vaksin yang belum terpenuhi.
