Tolak Pajak Sembako:Hamdani: Tidak Pancasilais dan Berkeadilan

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menolak keras rencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan.

Pasalnya menurut Hamdani, wacana dari pemerintah tersebut berpotensi semakin membuat kehidupan masyarakat bawah semakin susah.

"Kita mewakili masyarakat tentunya sangat keberatan wacana sembako ini akan dikenakan pajak. Apapun alasannya, itu jelas sangat mengganggu masyarakat," katanya.

Politisi PKS ini mempertanyakan ke mana saat ini pemerintah berpihak?. Apakah kepada masyarakat menengah kebawah atau kaya?.

"Sebetulnya pemerintah ini berpihak ke siapa? Masyarakat atau orang kaya? Kami dari PKS menolak wacana itu dengan tegas. Karena wacana itu tidak pancasilais dan tidak berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, jika nantinya PPN untuk sembako tersebut hanya akan dikenakan terhadap sembako dengan kelas premium, ia menilai hal tersebut tetap saja dapat menyusahkan masyarakat.

"Ya, sama saja. Itu juga mempengaruhi. Beras premium berapa paling harganya per kilo. Tidak seperti barang-barang mewah seperti mobil. Sedangkan itu aja yang sudah harga selangit malah dihapuskan pajaknya. Ini malah sembako untuk kebutuhan sehari-hari saja dikenakan pajak," jelasnya.

Sama halnya dengan pendidikan, Hamdani menegaskan bahwa pendidikan dan mencerdaskan bangsa merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah.

"Jadi kalau itu dipajakin, kan tidak masuk akal. Seharusnya disubsidi. Di negara maju itu disubsidi, bukan dipajakin. Kalau itu dipajakin, berarti tanda negara ini tidak sehat," pungkasnya.