Ormas Kristen Tolak Perwakilan PGI di FKUB Riau

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kristen se-Riau ramai-ramai menolak perwakilan umat Kristen namanya beredar di publik sebagai hasil rapat Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Riau.

Penolakan tersebut didasari tidak mencerminkan keterwakilan umat Kristen di Riau, khususnya keterwakilan Ormas Kristen. Padahal dalam Peraturan Bersama (Perber) 2 Menteri Nomor 8/9/2006, pengurus FKUB merupakan representasi tokoh agama dan ormas keagamaan.

"Nama beredar hanya berasal dari satu organisasi kristen, PGI. Padahal, ada 5 ormas lain yang eksis dan sudah berdiri puluhan tahun lalu. Sebelumnya, 5 Ormas Kristen sejak Januari 2021 sudah mengirimkan secara tertulis rekomendasi utusan Ormas 1 orang kepada Gubernur Riau untuk duduk di FKUB Riau," jelas Ketua Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Riau, Raya Desmawanto Nainggolan, dalam siaran pers usai Konsolidasi Ormas Kristen se Riau, yang diterima wartawan, Rabu (9/6/21).

Rekomendasi tersebut, tuturnya, sudah dipikirkan matang-matang sebelum diserahkan langsung kepada Gubernur Syamsuar.  

Rekomendasi itu, jelasnya, diusulkan GMKI Wilayah Riau, DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Riau, DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Riau, Perkumpulan Senior (PS) GMKI Riau dan DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Riau.

Atas kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang tidak menggubris usulan tersebut, Ormas Kristen menyatakan sikap langkah tersebut tidak menghargai keberadaan Ormas, justru berpotensi memecah soliditas umat Kristen.

"Gubernur dan Wakil Gubernur tak mencerminkan Kepemimpinan yang aspiratif demi Persatuan dan Kesatuan. Buktinya, 6 bulan usulan tersebut tidak digubris. Ini catatan ormas-ormas Kristen secara Nasional. Kita harapkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, harus menyikapi pola kepemimpinan ini," tegas Pengurus Pusat GMKI Koordinator Wilayah XIII GMKI Riau, Sumbar, Kepri) Hermanto Sinaga.

Pasalnya, kata Hermanto, ormas-ormas Kristen ini, sudah teruji berjuang dan berkolaborasi mewujudkan Kerukunan umat beragama di Riau selama berpuluh tahun.

"Gubernur jangan memilih orang dikenal suka menebar narasi kebencian yang tidak menularkan nilai-nilai Kerukunan. Sejak awal, kami menolak wakil umat Kristen suka menebar kebencian, permusuhan apalagi terhadap agama lain," ungkap Wakil Sekretaris DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Riau, Manuhar Silaen.

Mantan Ketua Pemuda HKBP se-Riau ini menyatakan, sikap Gubernur dan Wakil Gubernur ini, sebagai contoh tidak baik.

"Pola Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membuat kebijakan ini contoh tak baik. Tanpa dialog, tanpa diskusi, aspirasi tidak digubris. Seluruh ormas-ormas Kristen akan melakukan konsolidasi hingga akar rumput dampak sikap Gubernur ini. Ratusan Gereja di Riau tak berizin, apakah PGI berperan menggalang dialog-dialog lintas agama?," kata Manuhar mempertanyakan.

Pada dasarnya, menurut DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Riau, semangat FKUB ini adalah untuk mencegah perpecahan antar umat beragama termasuk internal komunitas agama itu sendiri. Namun, akibat cara pengelolaan tidak aspiratif dan sistematis, justru membuat ketidakrukunan umat terjadi.

Sebaiknya, menurut Wakil Ketua OKK DPD PIKI Riau, Winton Parapat SP, Gubernur Syamsuar bijaksana menyikapi kondisi ini dan membatalkan perwakilan PGI ini.

"Spirit FKUB ini untuk menguatkan Kerukunan bukan membuat Konflik baru. Kami berharap Gubernur Syamsuar bijaksana, meninjau ulang dan menampung kembali usulan-usulan Ormas Kristen. Bukan hanya PGI aja," ucap Winton.

Lebih tegas, DPD GAMKI Riau meminta Gubernur Riau segera membatalkan keputusan terkait perwakilan Ormas Kristen tersebut.

"Kami dari GAMKI jelas. Rekomendasi ini sudah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari DPP GAMKI. Segera batalkan Wakil Kristen tersebut, jangan membuat kegaduhan baru. Riau ini sudah gaduh. Demo korupsi tiap hari, urusan Penanganan Covid-19 amburadul, jangan ditambah lagi umat Kristen dipecah belah. Kami akan bersikap menentukan aksi lanjutan jika aspirasi ini tidak ditampung. Enam bulan usulan Ormas tak digubris sungguh keterlaluan," ungkap Wakil Ketua DPD GAMKI Riau, Dedi Lubis.