Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Kuansing, Riau menyoroti naiknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 menjadi Rp 121 miliar.
(istimewa)
Jumat, 27 November 2020 20:30 WIB
Penulis: Robi Susanto
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Kuansing, Riau menyoroti naiknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 menjadi Rp 121 miliar.
Target naik sebesar Rp 20 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang ditargetkan sebesar Rp 101 miliar. Setelah perubahan APBD 2020 target tersebut berkurang 10 persen atau menjadi Rp 91 miliar lebih. Berkurangnya target tersebut karena adanya pandemi Covid-19.
"Sampai November 2020 target Rp 91 miliar baru tercapai lebih kurang Rp 46,7 miliar atau 51,18 persen," kata Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kuansing, Hamzah Alim pada sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi di gedung DPRD Kuansing, Jumat, 27 November 2020.
Sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kuansing, Jufrizal dan dihadiri anggota Dewan yang terhormat dan pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing serta undangan lainnya.
Baca Juga
Jubir Demokrat DPRD Kuansing menyampaikan, kalau mengacu ke data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuansing terlihat masih ada sejumlah OPD dilingkungan Pemkab Kuansing realisasi PAD-nya tidak tercapai dan masih dibawah 50 persen. "Ini artinya belum tergalinya potensi PAD yang ada," ujar Hamza Alim.
Seperti Dinas Perhubungan Kuansing dari target Rp 1 miliar baru terealisasi sekitar Rp 181 juta atau 17,27 persen. "Itu artinya potensi pada Dishub belum teroptimalkan," katanya.
Begitu juga Dinas lain seperti Dinas Kesehatan Kuansing dari target Rp 11,3 miliar terealisasi baru Rp 900 juta atau dibawah 10 persen. "Bahkan ada OPD belum sama sekali ada realisasi," katanya.
Dengan kondisi ini, Fraksi Demokrat Kuansing mendesak Pemkab melalui OPD yang ada untuk lebih menggali potensi yang ada agar PAD Kuansing bisa meningkat.
Fraksi Demokrat juga minta agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang realisasinya PAD-nya masih rendah agar terwujud kemandirian daerah serta memperkuat struktur pemerintahan dalam mengoptimalkan potensi yang ada.
