Dua anggota DPRD Kota Pekanbaru memutuskan walkout dari ruang paripurna DPRD Kota Pekanbaru saat rapat kerja membahas refocusing anggaran antara DPRD dan Pemko Pekanbaru.
(hasbullah)
Jumat, 8 Mei 2020 21:58 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya mengakui bahwa anggaran Rp 115 Milyar yang semula dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di Pekanbaru tidak bisa tercapai.
Hal tersebut terungkap dari rapat antara Pemko Pekanbaru yang diwakili Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekdako M Noer dengan beberapa anggota DPRD Pekanbaru.
Adapun alasannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru menurun drastis akibat Covid-19, dan diperkirakan pendapatan akan terus merosot sampai bencana Covid-19 berakhir.
Pantauan Riau Online dalam rapat, Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin menjelaskan beberapa bukti PAD Pekanbaru yang terus menurun. Diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan.
"Pajak hotel biasanya Rp 4 milyar satu bulan, ketika bencana covid hanya Rp 900 jutaan. Pajak restoran biasanya Rp 11 M satu bulan merosot jadi Rp 4,8 M. Pajak hiburan 2,1 M menurun ke angka Rp 600 juta," jelas Zulhelmi.
Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani mengakui bahwa uang Rp 115 Milyar yang selama ini dilaporkan ke DPRD Pekanbaru hanya angka diatas kertas saja.
Baca Juga
"Rapat tadi tujuannya untuk mengetahui perkembangan refocusing anggaran, bagaimana kondisi keuangan kita. Kalau memang ada uang ya sampaikan ke kita. Ternyata terbuka kalau Pemko gak ada uang," kata Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, Jumat, 8 Mei 2020.
Tak hanya PAD yang menurun, dana dari pemerintah pusat juga menjadi kendala, dimana seharusnya ada anggaran Rp 71 Milyar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), realitanya pusat hanya mengirim Rp 40 Milyar saja.
"Nah, kita mengundang mereka kesini untuk membicarakan solusi kedepannya. Apalagi ada pak sekko juga sebagai kepala TAPD. Kalau butuh bantuan sampaikan ke DPRD. Gimana solusinya? Tapi kalau dari bahasanya saya lihat tidak ada minta solusi, artinya pemko bisa menanggulanginya semua," jelasnya.
Hamdani tak mempersoalkan jika Pemko tak melibatkan DPRD dalam menutupi kekurangan dana ini, sebab yang terpenting adalah Pemko bisa mengakomodir kebutuhan 132 ribu KK yang terdampak Covid-19 di Pekanbaru.
Sementara itu, Sekko Pekanbaru M Noer mengakui jika uang Rp 115 Milyar tersebur memang tidak ada saat ini. Karena uang itu berasal dari APBD yang mana APBD isinya adalah perencanaan.
"Kalau ada yang membayangkan uang teronggok Rp 115 M, itu tidak ada, APBD ini kan semua prediksi," kata M Noer.
Disinggung sampai hari ini sudah berapa uang yang terkumpul dari total Rp 115 M, M Noer menegaskan dalam istilah APBD tidak ada yang namanya 'mengumpulkan' uang karena APBD akan terus berputar.
"Tidak ada istilah berapa terkumpul, tidak ada. Kalau ada (kas) langsung kita belanjakan. Tahap pertama sudah terpakai Rp 4,2 M," ujarnya
Dari total Rp 4,2 M itu diakui M Noer tidak ada bantuan untuk Sembako. Namun ia tak bisa merincikan lebih jelas karena ia harus membuka data terlebih dahulu.
"Sekarang ada lagi ni (belanja), tapi saya tak bisa jelaskan disini, tak ada kertasnya," tutupnya.
