(FACEBOOK/WAN ABUBAKAR)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Keinginan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) membentuk Badan Usaha Milik Adat untuk mengelola Blok Rokan kini dikuasai PT Chevron Pacifik Indonesia (CPI) berakhir 2021 mendatang, dinilai oleh tokoh masyarakat Riau Pesisir, Wan Abubakar, sebagai niat yang tak tepat.
Mantan Gubernur Riau itu mengatakan, sudah sepantasnya LAM Riau kembali ke khittah-nya dalam menjaga menjaga nilai-nilai, adat istiadat kemelayuan.
"LAM Riau tidak perlu latah, ikut-ikutan dalam mengelola Blok Rokan. Berikan dukungan dan pandangan kepada pemerintah supaya daerah mampu berperan lebih aktif dalam pengelolaan blok tersebut," ungkap Wan Abubakar kepada RIAUONLINE.CO.ID, Jumat, 18 Oktober 2019.
Ia khawatir, LAM Riau sudah ditumpangi keinginan dan niat dari para cukong ingin mengambil manfaan untuk kepentingan perusahan minyak dan gas (Migas) tertentu.
Wan Abubakar mengatakan, pengelolaan Blok Rokan, bukan perkara mudah. Jika dari sisi sumber daya manusia (SDM), ia nyatakan anak-anak jati Riau sudah mumpuni.
Baca Juga
"Namun dari sisi permodalan, itu harus kita pikirkan. Pengelolaan Blok Rokan habiskan biaya hingga miliaran Dolar AS dalam operasionalnya. LAM Riau harus bijak memikirkan itu," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, rencana LAMR ingin membentuk Badan Usaha Milik Adat, merupakan perbuatan tidak tepat.
Ia menjelaskan, Pertamina selaku perusahaan pemenang tender atas Blok Rokan, tentu akan mencari perusahaan sudah berpengalaman. Dibentuknya Badan Usaha Milik Adat, tentu hitungannya masih perusahaan baru dan Pertamina pastinya akan mempertimbangkan hal itu dalam bisnis mereka.
Husaimi menyarankan, apabila LAM bersikeras ingin ambil andil dalam pengelolaan blok Rokan sebaiknya berkoordinasi dengan Gubernur Riau, Syamsuar, guna membenahi BUMD sudah ada saat ini.
Kalau alasannya, BUMD yang ada saat ini tidak bagus, LAMR bisa menyarankan kepada Syamsuar untuk merombak susunan direksi BUMD tersebut.
"Pakai BUMD yang ada saja, kalau tak bagus, kita ganti direksinya. Sampaikan ke Gubernur, kalau BUMD itu tolong diisi orang profesional bukan Tim Suksesn dulu," tuturnya.
Disinggung apakah DPRD Riau akan mengundang LAMR, Husaimi menyebut hal tersebut sama sekali tak elok. Sebab, LAMR adalah kumpulan orang yang dituakan oleh masyarakat Riau.
"Kita tidak akan memanggil LAMR, tak elok. LAM itu kan orang tua kita, tempat kita bertanya. Kita akan atur jadwal untuk bersilaturahmi ke LAMR," tutupnya.
