PRESIDEN Joko Widodo memimpin Rapat Koordinasi lintas kementerian dan daerah bahas asap serta Karhutla di Riau, Senin malam, 16 September 2019, di Hotel Novotel, Jalan Riau, Pekanbaru.
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Presiden Joko Widodo langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para menteri, Kepala BNPB, Gubernur Riau, serta Bupati dan Wali Kota, setibanya di Pekanbaru, Senin malam, 16 September 2019.
Sayangnya, dalam Rakor dimulai pukul 19.00 hingga 20.30 WIB di lantai 5 Hotel Novotel, Jalan Riau, Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung secara spesifik penanganan lebih dari 281.626 jiwa warga Riau terpapar Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).
Jokowi dalam Rakor tadi malam, malah menekankan pada kekecewaannya atas kelalaian dilakukan Kepala Daerah di Riau, para menteri dan lembaga terkait lainnya sehingga asap serta Karhutla di lahan gambut kembali terjadi.
Jokowi hanya menyinggung sedikit soal akibat Karhutla di Riau sudah berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ia juga menginstruksikan semua pihak segera menuntaskan kasus tahunan tersebut.
Malahan, mantan Wali Kota Solo dua periode ini tak menginginkan akibat asap Karhutla berdampak terhadap penerbangan kemudian berimbas ke perekonomian di Riau.
"Jangan sampai ini menggangu aktfitas penerbangan dan mengganggu perekonomian di Riau," ujarnya.
Tidak cukup sampai di situ, Jokowi juga menginstruksikan kepada aparat penegak hukum akan menindak tegas para pelaku pembakar lahan. Baik dari perusahaan maupun dari perorangan.
"Kemudian, saya minta aparat hukum, bertindak tegas, baik kepada perusahaan, maupun kepada perorangan," pungkasnya.
Di awal-awal pembukaan Rakor, Jokowi tidak bisa menyembunyikan kekecewaan melihat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau semakin meluas dan menghasilkan kualitas udara berbahaya bagi manusia.
"Saya minta laporan singkat-singkat saja. Sudah tidak perlu lagi rapat seperti ini, karena jelang masuk musim kemarau semuanya harus sudah siap, tapi ini kita lalai lagi, sehingga asap tidak membesar (Seperti saat ini)," kata Jokowi dalam Rakor tersebut.
Dalam rapat dihadiri sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur Riau tersebut Jokowi juga kembali mengingatkan kepada peserta rapat soal pentingnya melakukan pencegahan sebelum terjadinya kebakaran lahan.
Alasannya, jika sudah terjadi Karhutla, tuturnya, apalagi kebakaran di lahan gambut akan sulit dipadamkan. Jokowi juga mengingatkan lagi rapat di bulan Juli 2019 di Istana Negara. Ketika itu, pencegahan dalam penanggulangan Karhutla mutlak dilakukan.
"Karena kalau sudah terjadi kebakaran, apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun, itu sangat sulit menyelesaikannya," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, ia sempat menyinggung belum bekerjanya sistem di pemerintah daerah, kepolisian maupun TNI di daerah.
Sehingga, jelasnya, belum semuanya bisa melakukan tugas dengan baik terkait upaya pencegahan Karhutla.
"Kita tahu gubernur punya perangkat hingga ke bawah, mulai Bupati, Wali Kota hingga camat dan kepala desa. Kemudian Pangdam juga begitu, punya perangkat Danrem, Dandim, Koramil, Babinsa," jelasnya.
Tak hanya peran Gubernur Riau, Syamsuar, saja yang dikritisi Jokowi, melainkan juga tugas Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo.
Kapolda, tuturnya, punya perangkat, mulai Kapolres, Kapolsek, hingga Bhabinkamtibmas, semuanya ada. Belum lagi di BNPB, kehutanan, punya semua, tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik.
Jokowi menegaskan, jika perangkat pemerintah daerah, TNI dan Polri peran dan tugas diaktifkan secara baik, maka ia yakin Karhutla tidak akan terjadi.
"Kalau perangkat itu diaktifkan, saya yakin, kalau ada satu titik api langsung ketahuan sebelum ratusan titik bermunculan. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini, karena kita hadapi bukan hutan, tapi lahan gambut, dan hutan gambut, kalau sudah terbakar, sulit dipadamkan," kritiknya.
Jokowi juga memerintahkan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo memaksimalkan teknologi modifikasi cuaca untuk membuat hujan buatan.
Meski selama ini sudah dilakukan, namun Jokowi meminta agar penyemaian garam di awan yang potensial terjadi hujan bisa dilakukan dalam jumlah yang lebih banyak lagi.
"Jumat lalu saya perintahkan panglima dan kepala BNPB untuk melakukan hujan buatan, besok juga saya minta itu dilakukan lagi, kalau bisa dalam jumlah yang banyak," katanya.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri agar menambah pasukan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta pemerintah daerah ikut mendukung dalam proses penanggulangan kebakaran lahan di wilayahnya masing-masing.
"Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, ini sulit, karena ini adalah pekerjaan besar, pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya kan seperti itu, kalau sudah ada titik api itu sulit dipadamkan," ujarnya. (*)