Demo Masalah Banjir Pekanbaru, Warga Minta DPRD Audit IMB

Laporan: RICO MARDIANTO

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sekelompok massa yang menamai diri Koalisi Sedia Payung (KSP) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pekanbaru, Kamis, 27 Juni 2019.

Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu memprotes masalah banjir yang melanda Kota Pekanbaru setiap hujan turun, yang belum kunjung teratasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada kesempatan itu, massa ditemui oleh Kabag Humas Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.

Koordinator aksi, Septian mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya memikirkan terobosan baru bagaimana genangan air dan banjir di kota ini bisa berkurang, bukan hanya membangun gedung perkantoran.

Dia menilai Walikota Pekanbaru Firdaus lamaban dalam menangani masalah banjir ini selama dua periode kepemimpinannya.

"Pemko belum memberikan hasil signifikan dalam menangani masalah banjir ini. Kita lihat belum ada terobosan dalam menangan masalah banjir," kata Septian.

Massa meminta DPRD Kota Pekanbaru memanggil walikota menjelaskan pencapaian secara konkret dalam menangani banjir. Selain itu, Pemko dinilai belum memiliki pemetaan dalam menanggulangi banjir sehingga banjir selalu terulang saat hujan mengguyur Kota Pekanbaru.

"Padahal jika menilik data BPBN, banjir merupakan bencana dengan jumlah tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 979 kejadian dari total 2.862 bencana pada 2017 silam. Pekanbaru salah satu penyumbang kejadian banjir tersebut," kata Septian.

Massa juga menuntut Walikota Pekanbaru bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa saat banjir pada 18 Juni lalu dan meminta maaf kepada keluarga korban meninggal dunia tersebut.

"DPRD harus melakukan audit terhadap IMB bangunan di Pekanbaru yang disinyalir penyebab banjir. Kita juga minta dibentuk Pansus tata ruang, perbaikan drainase dan meremajakan waduk di Pekanbaru," tambah Septian.