(Rico)
Jumat, 21 Juni 2019 21:13 WIB
Lapaoran: RICO MARDIANTO
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menyukseskan Program Riau Bebas Rentenir. Catanya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Kepala Bagian Perekonomian Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Provinsi Riau, Abdul Madian mengatakan, guna mewujudkan Riau Bebas Rentenir perlu meningkatkan akses keuangan di masyarakat.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah atau belum mencapai 75 persen sesuai target pemerintah. Sementara untuk Riau baru sekitar 68 persen.
"Maksud literasi dan inklusi ini yaitu bagaimana masyarakat mengenal produk-produk perbankan karena banyak program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat, program Ekonomi Kerakyatan, Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK), dan banyak sekali program yang memberi pemodalan kepada masyarakat," katanya, Jumat, 21 Juni 2019.
Baca Juga
Akan tetapi, tuturnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami produk-produk tersebut dan akhirnya mencari modal dari rentenir sehingga menyebabkan ketergantungan.
"Secara perlahan dari kami membentuk Tim Pecepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Fungsinya pertama kita memperkenalkan program perbankan agen Laku Pandai, seprti Brizzi dan Brilink," ujarnya.
Ia mengatakan, agen layanan Laku Pandai sebagai perpanjangan tangan dari bank, sehingga masyarakat atau pelaku usaha tidak perlu lagi datang langsung ke bank untuk melakukan transaksi.
"Karena untuk membuka perbankan atau kantor cabang di lokasi masyarakat butuh biaya besar. Jadi, ini supaya cepat, murah, dan melibatkan masyatkat dengan agen Laku Pandai," katanya.
Dia berharap dengan kehadiran agen layanan Laku Pandai ini minat masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan menjadi semakin tinggi sehingga layanan perbankan lebih mudah diakses.
"Dan pihak bank lebih mudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Belajarlah bagaimana cara menabung dan mengelola keuangan dengan baik," sebutnya.
Selanjutnya TPAKD memperkenalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menyebut, tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan dana KUR Rp 100 triliun lebih. Untuk Riau, ujarnya, dana terserap masih sangat kecil padahal bunganya cukup rendah, 7 persen per tahun.
"Karena literasi yang kurang sehingga banyak masyarakat tidak berani datang ke perbankan. Inilah kita secara perlahan memperkenalkan produk-produk tersebut dengan harapan apabila seluruh masyarakat sudah memahamai literasi iklusi keuangan dan industri perbankan maka sercara perlahan mereka akan meninggalkan rentenir," jelasnya.
