Tak Maksimalkan Potensi Hilirisasi, Rp 5 T Uang Rakyat ke Luar Riau

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Perwakilan Riau, Irwan Mulawarman menyayangkan sedikitnya hasil olahan hilirisasi yang dimiliki oleh Provinsi Riau.

Padahal, potensi Riau dalam menghasilkan bahan baku dikatakan paling unggul dari wilayah lainnya di Indonesia.

"Karena potensi daerah ini yang paling terkaya dari daerah lain. Mari kita hitung-hitungan. Industri apa dari Riau ini yang tidak membangun Pulau Jawa itu? Minyak, kemudian sawit? Belum lagi talas untuk pembuatan eskrim, pinang untuk bahan baku cat dan pengentalan cat," katanya, Jumat, 30 November 2018.

Sebab ini, Riau dinilai sebagai wilayah yang membantu pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, karena tidak melihat potensi hilirisasi yang sangat menjanjikan.

"Artinya pertumbuhan hilirisasinya ada di sana (luar Riau). Kita ini membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa sana. Kita jual kelapa mentah. Namun nilai tambahnya ada di Jawa. Kemudian pinang untuk bahan baku cat dan pengentalan cat. Kita malah ekspor ke Malaysia. Tapi kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Padahal kita ini punya jatah banyak untuk melakukan ekspor. Tapi maksimalnya baru 5 persen," tambahnya.

Kemudian, kenyataan ini malah diperparah lagi dengan aksi pemerintah daerahnya yang mengeluhkan tunda salur yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

"Semua pimpinan ASN di 12 Kabupaten Kota malah mengeluhkan dropping dana (tunda salur) sempat tertahan hampir Rp 1 triliun. Saya malah sedih dengarnya," jelasnya.

Kejadian ini dikatakannya kembali diperparah dengan investasi masyarakat Riau yang belum menjatuhkan pilihan di Provinsi Riau.

Irwan mengatakan sebanyak Rp 5 triliun uang masyarakat tidak terinvestasikan dan termanfaatkan di wilayahnya sendiri. Uang itu malah beredar di wilayah lain seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia.

"Data dari Indonesia stock exchange bahwa sekitar Rp 5 trilun uang masyarakat kita di investasikan ke luar Riau," sebutnya.

Ia menduga keputusan yang diambil oleh masyarakat tersebut karena mengetahui tingkat pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Riau berada di angka 27 persen saja.

"Kemudian index government kita cuma 27 persen. Artinya semua aspek yang bisa dipertanggungjawabkan di Riau ini cuma segitu. Makanya orang dari Jawa itu banyak investasi diluar. Bukan di sini (Riau). Artinya Uang di Riau ini banyak. Tapi beredarnya diluar Riau," tutupnya.