(Tarbiyah.net)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Utang Pemerintah Pisat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada 6 juta lebih rakyat Provinsi Riau Rp 2,6 triliun berasal dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) hingga kini belum juga ada titik terangnya.
Seharusnya, para kepala daerah berjumlah 13 sesuai kabupaten dan kota plus gubernur tidak hanya kumpul-kumpul untuk dukung Jokowi-Maruf Amin semata saja.
"Lebih baik, kumpul-kumpul dilakukan Gubernur Riau terpilih, beserta kepala daerah lainnya, membahas Dana Bagi Hasil Migas Riau belum dibayarkan Jokowi. Itu lebih penting," kata Ketua Rumah Perubahan Provinsi Riau, Miftah N Sabri, Rabu, 10 Oktober 2018, kepada RIAUONLINE.CO.ID.
Baca Juga:
Dukung Jokowi, Ketua PAN Riau Ngaku Siap Terima Sanksi
Nyatakan Dukung Jokowi, Syamsuar: Ini Soal Hati Nurani
Politisi Gerindra ini juga mengkritik pembacaan pernyataan dukungan terhadap Jokowi-Maruf Amin dilakukan 10 kepala daerah, minus Bupati Rokan Hulu, SUkiman dan Indragiri Hulu, Yopi Arianto.
MIFTAH N SABRI
"Intinya, mending kumpul Gubernur dan Kepala daerah se-Riau itu untuk meminta pencairan DBH merupakan hak Warga Riau. Bukan dukung mendukung seseorang. Itu lebih esensial," kritik Caleg Gerindra Nomor Urut 1 DPR RI untuk Riau 1 meliputi Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir ini.
Baca Juga
TENGKU Zulomizan Assegaf (Jas Hitam) saat menerima berkas dari Anggota KPU Riau, Ilham M Yasir
Pernyataan serupa juga disampaikan Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Riau, Tengku Zulmizan Assegaf mengatakan, sangat dimaklumi dukungan diberikan kepala daerah terhadap pasangan Jokowi-Maruf Amin, secara eksplisit.
Namun, Caleg DPR RI dari Daerah pemilihan (Dapil) Riau 2 (Kabupaten Kampar, Kuansing, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir) merasakan keanehan tersendiri.
"Cuma agak aneh saja, belum lama para kepala daerah di Riau teriak-teriak karena kekurangan dana di APBD, eh sekarang malah menyatakan dukungan buat Jokowi satu periode lagi," kata Zulmizan.
Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Pelalawan ini mengatakan, baru di zaman Jokowi menjadi presidenlah, tak ada sama sekali APBD-Perubahan.
"Alasannya, pusat tak ada dana. Belum lagi tunda bayar (Utang) dan tunda salur DBH Migas mencapi Rp 2,6 triliun," kritiknya.
Akibatnya, pemerintah dan rakyat Riau megap-megap sesak nafas dampak dari kebijakan dilakukan Jokowi terhadap Riau.
"Eh .. Hari ini semuanya kompak berbondong-bondong mendukung kelanjutan rezim yang telah membuat mereka mengeluh. Aneh saja," ujarnya.
Zulmizan meyakini, apa yang dilakukan kepala daerah tersebut, memiliki arti tak ada apa-apanya bagi rakyat Indonesia, terutama Riau.
"Rakyat Riau sudah cerdas membaca fenomena ini. Mereka memaklumi tindakan pemimpin mereka. Namun, mereka tahu bagaimana seharusnya bersikap saat Pilpres 17 April 2019 mendatang," tuturnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
